CILACAP, Radarjakarta.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung alur Sungai Kaliyasa dan kawasan dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Jawa Tengah, Senin (26/10/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan nelayan mengenai pendangkalan sungai akibat sedimentasi yang menghambat akses menuju laut.
Persoalan itu sebelumnya disampaikan sejumlah nelayan saat berdialog dengan Wapres di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu. Mereka berharap pemerintah segera melakukan pengerukan Sungai Kaliyasa agar aktivitas melaut dapat berlangsung lebih lancar dan aman.
Salah seorang nelayan, Temu, mengungkapkan bahwa pendangkalan tersebut telah menjadi persoalan berkepanjangan. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian serius karena, menurut pengalamannya, pengerukan belum dilakukan sejak 1995.
“Saya ingin menyampaikan terkait dengan pendangkalan Sungai Kaliyasa. Pendangkalan. Minta dikeruk, minta dikeruk. Karena dari tahun ’95 itu, enggak pernah ada pengerukan,” ujar Temu.
Selain meminta pengerukan, Temu juga berharap pemerintah mempertimbangkan pembangunan tanggul atau penguatan tebing sungai untuk mengantisipasi longsor. Kondisi tebing yang rentan dikhawatirkan mengancam lahan milik warga di sekitar aliran sungai.
Menanggapi keluhan tersebut, Wapres Gibran menyatakan bahwa pendangkalan sungai juga ditemukan di sejumlah daerah lain, termasuk Lampung dan Cirebon. Menurutnya, pengerukan perlu dipertimbangkan sebagai langkah penanganan, disertai upaya pencegahan agar sedimentasi tidak kembali menumpuk.
“Jadi nanti mungkin perlu dilakukan pengerukan. Setelah pengerukan, biar tidak terjadi datangnya sedimentasi lagi. Mungkin nanti perlu semacam pemecah ombak, ya, Pak, ya, di sungainya,” tutur Gibran saat berdialog dengan nelayan.
Untuk melihat kondisi secara langsung, Wapres kemudian memutuskan meninjau lokasi pendangkalan. Ia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti. Namun, bentuk penanganan teknis, jadwal pengerukan, dan instansi pelaksana masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyerap aspirasi masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang bergantung pada kelancaran akses perairan untuk mencari nafkah. Selain persoalan pendangkalan Sungai Kaliyasa, perhatian juga diarahkan pada kebutuhan nelayan lainnya, seperti ketersediaan bahan bakar, pendampingan usaha, dan akses pasar. Penanganan yang tepat diharapkan dapat mendukung produktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.***
