Oleh: R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
Konten media sosial yang mengklaim Polri sebagai institusi kepolisian paling korup di Asia Tenggara dan menempati peringkat 18 dunia berdasarkan survei IndexMundi seketika berubah menjadi kebenaran publik. Padahal survei tersebut mengandung banyak sekali cacat metodologi.
Ironisnya para pakar, pengamat, kaum terdidik, bahkan media ternama turut tenggelam dalam klaim yang menyesatkan tersebut.
Mereka menelan mentah-mentah tanpa pernah tergerak untuk membuka tautan sumbernya, membaca dan menganalisis metodologinya, apalagi memeriksa validitas datanya.
Buku-buku tebal yang berjejer di rak mereka, gelar akademis yang mentereng, serta ruang redaksi yang katanya menyaring berita, seketika lumpuh oleh penyakit malas membaca yang akut—membuktikan bahwa di era banjir informasi ini, kemampuan mengecek fakta telah kalah telak oleh dorongan untuk sekadar ikut viral.
Penelusuran atas halaman survei, tabel hasil, formulir pengisian, dan pengumuman resmi IndexMundi menemukan sedikitnya 10 kelemahan serius yang membuat indeks tersebut tidak memenuhi standar transparansi, representativitas, dan keterujian untuk dijadikan rujukan nasional.
Masalah pertama sekaligus paling fatal adalah IndexMundi sendiri menyatakan bahwa survei global itu dimulai dengan “menanyai para pengunjung situs” mereka.
Pernyataan itu membuktikan sumber responden berasal dari pengunjung situs yang bersedia mengisi formulir, bukan dari sampel warga Indonesia yang dipilih melalui mekanisme acak, panel nasional, survei tatap muka, telepon, atau rancangan pengambilan sampel yang dapat diuji publik.
Konsekuensinya sangat jelas. Unit yang dihimpun bukan otomatis “masyarakat Indonesia”, melainkan pengunjung situs yang datang, melihat formulir, lalu memilih untuk berpartisipasi.
Model seperti ini rentan terhadap bias seleksi diri. Orang yang terdorong mengisi survei bisa memiliki pengalaman, kemarahan, preferensi politik, tingkat paparan media, kemampuan bahasa, akses internet, atau jaringan sosial yang berbeda dari rata-rata penduduk Indonesia.
Jumlah 296 responden yang tercatat untuk Indonesia tidak dapat mengubah masalah tersebut menjadi survei nasional. Banyaknya jawaban tidak otomatis menghasilkan keterwakilan. Bahkan ribuan responden tetap tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh penduduk bila sumber responden, cara perekrutan, dan komposisinya tidak diketahui.
Kelemahan kedua, IndexMundi tidak membuka dasar bahwa 296 pengisi formulir yang memilih Indonesia dipilih secara acak dan representatif.
Halaman tabel hanya menampilkan skor rata-rata 7,56, jumlah responden 296, dan margin of error 5,70 persen. Tidak tersedia informasi mengenai sebaran responden menurut provinsi, kota dan desa, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kelas sosial, atau tingkat akses internet.
Tidak ada pula penjelasan mengenai kerangka sampel, kuota demografis, pembobotan data, tingkat responden, cara merekrut peserta, atau dasar untuk memastikan bahwa komposisi 296 pengisi formulir mendekati struktur penduduk Indonesia.
Tanpa informasi itu, tidak ada dasar objektif untuk menyatakan bahwa skor 7,56 mencerminkan persepsi nasional.
