Ketimpangan jumlah responden antarnegara memperkuat keraguan itu. Amerika Serikat tercatat memiliki 6.518 responden, sedangkan Haiti hanya 91 responden. Perbedaannya mencapai sekitar 71,6 kali. Indonesia sendiri hanya memiliki 296 responden.
IndexMundi memperlakukan semua angka tersebut dalam satu tabel ranking yang sama, seolah-olah tingkat keterwakilan, reliabilitas, dan kualitas datanya setara. Padahal tanpa metodologi perekrutan, pembobotan, periode lapangan, serta kontrol kualitas yang terbuka, tidak ada alasan untuk menganggap setiap negara dibandingkan dalam kondisi yang setara.
IndexMundi sendiri mendeskripsikan dirinya sebagai portal data yang mengumpulkan fakta dan statistik dari berbagai sumber lalu menyajikannya dalam bentuk visual. Halaman profilnya tidak menunjukkan unit survei nasional, protokol metodologi, dokumentasi sampling, atau laporan teknis terbuka untuk indeks ini.
Kritik terhadap IndexMundi bukan pembenaran untuk menutup mata terhadap risiko korupsi di kepolisian. Dugaan korupsi harus ditangani dengan pembuktian hukum, audit, pengawasan internal, laporan masyarakat, data perkara, putusan pengadilan, serta survei ilmiah yang metodologinya terbuka dan dapat diuji ulang.
Namun opini publik juga tidak boleh dibangun di atas ranking yang tidak bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Data persepsi daring dapat menjadi bahan diskusi awal, tetapi tidak pantas dipakai untuk memberi stigma kepada seluruh institusi Polri, menyimpulkan tingkat korupsi faktual, atau mengklaim posisi Indonesia dalam perbandingan global.
IndexMundi perlu membuka secara lengkap sumber dan metode perekrutan responden, periode pengumpulan data, wilayah asal responden, komposisi demografis, desain sampel, metode pembobotan, formula skor, standar deviasi, interval kepercayaan, dasar penggunaan margin of error, serta mekanisme perlindungan dari bot dan pengisian ganda.
Sebelum keterbukaan itu tersedia, skor 7,56 harus dibaca secara terbatas sebagai hasil dari 296 pengisi formulir IndexMundi yang memilih Indonesia. Skor itu bukan suara sahih seluruh rakyat Indonesia, bukan ukuran korupsi faktual Polri, dan bukan dasar yang layak untuk menyematkan label “paling korup” kepada kepolisian Indonesia.
Dengan demikian, publik harus cerdas memilah mana riset ilmiah yang sahih dan mana yang sekadar jajak pendapat daring berselubung angka statistik. Jangan biarkan reputasi institusi negara dihakimi oleh data yang cacat metodologi. Mari kita sikapi setiap informasi dengan kepala dingin dan basis berpikir yang kritis agar tidak terjebak dalam pusaran hoaks atau manipulasi data yang menyesatkan.
