KALTIM, Radarjakarta.id – Krisis kekurangan tenaga pendidik di Kalimantan Timur (Kaltim) kian mengkhawatirkan. DPRD Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi defisit lebih dari 3.500 guru SMA, SMK, dan SLB yang dinilai dapat mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah penyangga sekaligus pusat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sorotan keras itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud. Menurutnya, persoalan kekurangan guru tidak lagi bisa dianggap sebagai masalah administratif biasa, melainkan ancaman serius terhadap masa depan pendidikan dan daya saing generasi muda Kaltim.
“Kita sedang berbicara tentang masa depan Kalimantan Timur. Ketika ribuan guru masih kurang, maka yang terancam bukan hanya proses belajar mengajar hari ini, tetapi kualitas SDM yang akan mengisi berbagai sektor strategis di era IKN,” tegasnya.
Bayang-Bayang Krisis Pendidikan
Data yang disorot DPRD menunjukkan kekurangan guru terjadi pada jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, terutama di daerah terpencil yang selama ini masih kesulitan mendapatkan tenaga pengajar.
Sejumlah daerah di Kaltim bahkan telah lebih dulu mengeluhkan minimnya tenaga pendidik. DPRD Kota Samarinda sebelumnya menyebut persoalan kekurangan guru sebagai masalah serius yang dipengaruhi keterbatasan rekrutmen dan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun.
Pakar pendidikan menilai kekurangan guru dapat berdampak langsung pada kualitas pembelajaran, meningkatnya beban kerja guru yang ada, hingga menurunnya efektivitas implementasi kurikulum.
DPRD Minta Roadmap dan Rekrutmen Besar-Besaran
DPRD Kaltim mendesak Pemprov menyusun roadmap pemenuhan guru yang jelas dan terukur. Langkah tersebut mencakup rekrutmen, pemerataan distribusi tenaga pengajar, hingga peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.
Menurut Syahariah, pembangunan pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru. Tanpa guru yang memadai, investasi infrastruktur pendidikan tidak akan menghasilkan kualitas lulusan yang diharapkan.
“Kita tidak bisa terus membangun sekolah dan berbicara transformasi pendidikan jika kebutuhan guru masih belum terpenuhi,” ujarnya.
Tantangan Menuju Era IKN
Persoalan ini menjadi semakin krusial karena Kaltim tengah bersiap menjadi pusat pemerintahan Indonesia melalui pembangunan IKN Nusantara. Ketersediaan guru berkualitas dinilai menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi yang mampu bersaing di tengah perubahan ekonomi dan teknologi.
DPRD menegaskan bahwa investasi terbaik untuk menyambut era IKN bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan tenaga pendidik yang profesional, berintegritas, dan tersebar merata hingga pelosok daerah.
Dengan jumlah kekurangan yang mencapai ribuan orang, publik kini menanti langkah konkret Pemprov Kaltim agar krisis guru tidak berubah menjadi krisis SDM yang dapat menghambat ambisi besar daerah sebagai wajah baru Indonesia di masa depan.***
