Radarjakarta.id, Ngawi – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Ngawi mencatat masih terdapat sejumlah sekolah dasar (SD) yang mengalami kekurangan peserta didik baru pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026. Bahkan, ada satu sekolah yang sama sekali tidak memperoleh siswa baru.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dikbud Kabupaten Ngawi, Zainal Panani, menjelaskan bahwa pada tahun ajaran 2026 terdapat 502 lembaga SD, terdiri dari 470 SD negeri dan 32 SD swasta. Dari seluruh sekolah tersebut, jumlah peserta didik baru yang diterima mencapai sekitar 7.255 siswa.
Namun, pemerataan jumlah siswa masih menjadi tantangan. Menurut Zainal, terdapat beberapa sekolah yang hanya menerima dua siswa, bahkan SDN Rejomulyo tercatat tidak mendapatkan satu pun peserta didik baru.
“Memang ada beberapa SD yang kekurangan siswa, bahkan ada yang tidak memperoleh murid sama sekali,” ujarnya. Senin, (13/7/2026)
Sementara itu, pada jenjang SMP terdapat 82 sekolah, terdiri atas 50 SMP negeri dan 32 SMP swasta. Dikbud menyiapkan pagu penerimaan sekitar 9.000 siswa, sedangkan jumlah peserta didik yang masuk hanya sekitar 7.200 siswa, sehingga masih terdapat sisa kuota.
Meski tidak ada SMP yang nihil pendaftar, Zainal mengungkapkan masih ada sekolah yang memperoleh siswa dalam jumlah sangat sedikit. Salah satunya SMP Kedunggalar 3 yang hanya menerima lima peserta didik baru.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya. Untuk SD, minimnya peserta didik baru disebabkan jumlah lulusan TK sebagai sumber utama calon siswa juga mengalami penurunan di sejumlah wilayah. Bahkan, di beberapa daerah terdapat taman kanak-kanak yang tidak memiliki murid.
Fenomena serupa juga terjadi pada jenjang SMP. Tahun ini, jumlah lulusan SD di Kabupaten Ngawi sekitar 7.600 siswa, sementara yang melanjutkan dan tercatat dalam SPMB hanya sekitar 7.200 siswa, atau berkurang sekitar 400 siswa.
Menghadapi kondisi tersebut, Dikbud Ngawi berencana melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik. Salah satu langkah yang akan dikaji adalah regrouping atau penataan kembali sekolah dengan mempertimbangkan jumlah siswa, ketersediaan guru, serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
“Kami akan melakukan pemetaan. Regrouping tetap menjadi salah satu opsi yang dikaji dengan melihat jumlah murid, jumlah guru, dan kondisi masing-masing sekolah,” tegas Zainal.
Dikbud berharap langkah pemetaan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, sehingga pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Ngawi tetap terjaga meski menghadapi tren penurunan jumlah peserta didik.
(Titik)
