JAKARTA, Radarjakarta.id – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax.
Sekretaris DPD GMNI DKI Jakarta, Gus Fakhier menilai kenaikan harga energi terjadi di tengah tantangan ekonomi yang dipengaruhi dinamika geopolitik global, termasuk konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional dan berdampak pada daya beli masyarakat.
Dalam pernyataannya, DPD GMNI DKI Jakarta meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program prioritas nasional. Organisasi mahasiswa tersebut mengusulkan penghentian sementara beberapa program, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Program 3 Juta Rumah.
“Pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan fiskal dan memastikan anggaran negara digunakan secara efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi serta membantu masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi saat ini,” ujar Gus Fakhier dalam keterangan tertulis yang diterima media, Rabu (10/6/2026).
Sementara itu, Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se meminta pemerintah perlu lebih responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi ekonomi dan kenaikan biaya kebutuhan hidup.
Soroti Tata Kelola Pemerintahan
Selain menyoroti isu ekonomi, DPD GMNI DKI Jakarta juga menyampaikan perhatian terhadap upaya pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurut organisasi tersebut, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik di tengah tantangan ekonomi.
GMNI DKI Jakarta menilai pemerintah dan lembaga legislatif perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar berbagai kebijakan yang diambil dapat dipahami sekaligus menjawab kebutuhan publik.
Dorong Pemerintah Fokus pada Kesejahteraan Rakyat
Dalam pernyataannya, DPD GMNI DKI Jakarta juga mengingatkan pentingnya pemerintah menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
Organisasi tersebut berharap pemerintah dapat memprioritaskan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tengah tantangan ekonomi dan ketidakpastian global yang masih berlangsung.
