JAKARTA, Radarjakarta.id – Konflik geopolitik di Laut China Selatan kembali memanas. Militer China mengklaim telah mengusir kapal perang Angkatan Laut Belanda, HNLMS De Ruyter, yang dituduh memasuki wilayah Kepulauan Paracel secara ilegal dan melanggar wilayah udara yang diklaim Beijing. Insiden ini langsung menjadi sorotan dunia karena melibatkan negara anggota NATO dan terjadi di salah satu kawasan paling sensitif secara militer dan ekonomi di dunia.
Dalam pernyataan resmi Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), kapal fregat Belanda tersebut disebut berulang kali menerbangkan helikopter dari atas kapal hingga memasuki wilayah udara yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan China. Sebagai respons, Beijing mengerahkan kekuatan laut dan udara serta menggunakan peringatan radio hingga gangguan elektronik untuk memaksa kapal tersebut menjauh dari kawasan sengketa.
China bahkan menyebut tindakan kapal Belanda sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan memperingatkan bahwa aktivitas semacam itu berpotensi memicu salah perhitungan militer yang berbahaya di kawasan. Menurut PLA, pasukannya akan tetap berada dalam status siaga tinggi untuk menjaga klaim teritorial dan keamanan nasional mereka.
Namun, pemerintah Belanda memiliki pandangan berbeda. Otoritas pertahanan Belanda menegaskan bahwa HNLMS De Ruyter beroperasi sesuai hukum internasional dan menjalankan misi pelayaran di kawasan Indo-Pasifik untuk kepentingan diplomatik, keamanan, serta menjaga kebebasan navigasi. Belanda juga diketahui tengah menjalankan misi maritim jangka panjang di kawasan Asia-Pasifik dan dijadwalkan mengikuti latihan militer internasional Rim of the Pacific (RIMPAC) bersama sejumlah negara sekutu.
Insiden ini semakin mempertegas panasnya perebutan pengaruh di Laut China Selatan. Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah laut tersebut melalui garis klaim sepihak yang selama bertahun-tahun menjadi sumber sengketa dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, hingga Indonesia di beberapa area perairan Natuna Utara. Klaim itu sebenarnya telah ditolak oleh Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag pada 2016 yang menyatakan tidak ada dasar hukum internasional bagi klaim historis China. Namun Beijing menolak putusan tersebut dan terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan.
Sejumlah analis internasional menilai insiden antara China dan Belanda ini bukan sekadar persoalan pelanggaran wilayah, melainkan bagian dari persaingan strategis yang lebih besar antara China dan negara-negara Barat dalam mempertahankan pengaruh di jalur perdagangan paling vital dunia. Laut China Selatan menjadi jalur pelayaran triliunan dolar setiap tahun sekaligus kawasan yang kaya sumber daya energi dan perikanan.
Ketegangan juga muncul ketika China dalam beberapa tahun terakhir semakin agresif melakukan patroli militer, pembangunan fasilitas pertahanan, hingga reklamasi pulau buatan di wilayah sengketa. Di sisi lain, negara-negara Barat bersama sekutu Asia terus mengirim kapal perang dan melakukan operasi kebebasan navigasi sebagai bentuk penolakan terhadap klaim sepihak Beijing.
Peristiwa terbaru ini menjadi sinyal bahwa Laut China Selatan masih berpotensi menjadi titik panas konflik internasional. Dengan meningkatnya aktivitas militer dari berbagai negara di kawasan, risiko konfrontasi terbuka maupun salah perhitungan strategis dinilai semakin besar jika tidak diimbangi dengan jalur diplomasi yang kuat.***
