JAKARTA, Radarjakarta.id – Ketahanan energi nasional Indonesia dinilai masih rapuh di tengah tekanan geopolitik global dan dinamika regulasi dalam negeri. Kondisi tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertema “Navigasi Ketahanan Energi Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik” yang digelar di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).
Tiga narasumber yang hadir sepakat bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor energi dan pertambangan yang hingga kini belum ditangani secara serius.
Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Ardhi Ishak Koesen mengatakan, industri pertambangan nasional tengah menghadapi gelombang perubahan regulasi yang datang secara bertubi-tubi.
Menurutnya, produksi batu bara nasional yang pada 2025 mencapai 817 juta ton dipangkas menjadi 600 juta ton pada 2026 atau turun sekitar 25 persen. Ardhi menyebut kebijakan tersebut diterapkan secara mendadak.
“Dalam beberapa bulan kita diberitahu dan langsung dipotong,” ujar Ardhi.
Selain pemangkasan produksi, pelaku usaha pertambangan juga dihadapkan pada sejumlah kebijakan baru, seperti rencana pajak ekspor batu bara, pengaturan ulang Devisa Hasil Ekspor (DHE), kebijakan mandatory biodiesel yang dijadwalkan berlaku Juli 2026, hingga kebijakan ekspor satu pintu pada Juni mendatang.
Ardhi menilai berbagai kebijakan tersebut menambah tekanan bagi industri pertambangan nasional. Meski demikian, dari sisi cadangan, Indonesia dinilai masih cukup aman.
Dengan asumsi produksi sekitar 700 juta ton per tahun, cadangan batu bara Indonesia diperkirakan masih mampu bertahan hingga 46 tahun ke depan. Namun, tingginya ketergantungan terhadap batu bara disebut menjadi kelemahan struktural di tengah tekanan transisi energi global.
Sementara itu, Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna menyoroti lambatnya pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Ia menyebut kapasitas pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia saat ini hanya sekitar 200 megawatt dan membutuhkan waktu pembangunan hingga tiga tahun.
“India membangun kapasitas serupa setiap minggu. China mungkin setiap tiga hari,” kata Putra.
Ia mengungkapkan Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam pengembangan energi surya, termasuk Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Padahal, Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan tersebut.
Menurut Putra, batu bara masih mendominasi bauran energi nasional dengan porsi sekitar 55 persen dari total kapasitas pembangkit sebesar 107 gigawatt (GW). Namun, pendanaan untuk pembangunan pembangkit batu bara baru kini semakin sulit diperoleh karena tren global mulai meninggalkan energi fosil.
Di sisi lain, produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan selama 25 tahun terakhir, sementara produksi gas juga mulai menunjukkan tren serupa.
“Di Indonesia, kalau ukurannya jumlah seminar, mungkin energi bersih sudah menang. Tapi bukan investasi,” ujarnya menyindir.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi turut menyoroti persoalan tata kelola dan kondisi fiskal nasional yang dinilainya mengkhawatirkan.
Ia mengkritik operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dianggap tidak transparan, serta rencana pembentukan badan ekspor satu pintu untuk sektor pertambangan yang dinilai berpotensi memunculkan praktik monopoli.
Menurut Uchok, transfer ke daerah (TKD) juga mengalami pemangkasan signifikan dari lebih dari Rp900 triliun menjadi sekitar Rp692 triliun, sehingga banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan keuangan.
Selain itu, utang negara yang jatuh tempo pada 2026 disebut mencapai Rp832 triliun. Kondisi tersebut, kata dia, turut memengaruhi kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.
“Investor tahu bahwa Indonesia tidak punya cukup uang. Makanya mereka pada lari,” katanya.
Uchok juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ekspor satu pintu. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mengulang praktik monopoli seperti BPPC pada era Orde Baru yang kala itu dinilai merugikan petani cengkeh.
Ketiga narasumber sepakat bahwa tanpa konsistensi regulasi dan keberpihakan nyata terhadap transisi energi, Indonesia berisiko terjebak di antara dominasi batu bara yang semakin tertekan secara global dan pengembangan energi terbarukan yang berjalan lambat.
