JAKARTA, Radarjakarta.id — Peran nelayan sebagai penopang ketahanan pangan nasional terus diakui, namun kondisi perlindungan terhadap profesi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah minimnya kepesertaan asuransi, meski risiko kerja di laut tergolong tinggi.
Pengamat menilai, rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan ekonomi menjadi faktor utama yang membuat nelayan belum menjadikan asuransi sebagai kebutuhan prioritas. Padahal, perlindungan tersebut penting untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja hingga kehilangan penghasilan.
Dosen Hukum Asuransi Universitas Indonesia, Kornelius Simanjuntak, mengatakan dukungan pemerintah diperlukan untuk mendorong peningkatan kepesertaan. Menurutnya, subsidi premi dan edukasi dapat menjadi langkah awal memperluas akses perlindungan.
“Asuransi perlu dipahami sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar biaya tambahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, karakteristik risiko nelayan yang beragam memerlukan skema perlindungan yang berbeda dibanding sektor lain, seperti pertanian. Risiko di laut mencakup aspek keselamatan jiwa hingga ketidakpastian hasil tangkapan.
Sejalan dengan itu, pengamat asuransi Wahju Rohmanti menyebut perlindungan bagi nelayan umumnya mencakup risiko individu, seperti biaya pengobatan akibat kecelakaan, santunan cacat tetap, hingga kematian. Hal ini berbeda dengan asuransi pertanian yang lebih berfokus pada kerugian hasil produksi.
“Cakupan perlindungan nelayan lebih luas karena langsung menyasar individu,” jelasnya.
Pemerintah sendiri telah menggulirkan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi pesisir. Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka akses terhadap layanan keuangan, termasuk asuransi.
Di sisi industri, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah. Namun, perusahaan menilai perlu kajian mendalam sebelum memperluas penetrasi ke sektor nelayan, mengingat kompleksitas risiko yang ada.
Sekretaris Perusahaan Jasindo, Brellian Gema Widayana, menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian tetap menjadi dasar dalam pengembangan produk asuransi.
“Skema perlindungan harus disusun secara berkelanjutan dan seimbang dari sisi risiko,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, Jasindo telah lebih dulu menjalankan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen akibat bencana alam dan serangan hama. Program ini juga didukung pemerintah melalui subsidi premi di sejumlah daerah.
Ke depan, sinergi antara pemerintah dan industri asuransi dinilai menjadi kunci untuk memperluas perlindungan bagi nelayan. Selain meningkatkan kesejahteraan, langkah ini juga diharapkan memperkuat fondasi ekonomi maritim nasional.
Penguatan perlindungan nelayan melalui asuransi menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor kelautan. Dengan dukungan kebijakan dan edukasi yang tepat, diharapkan akses perlindungan dapat semakin merata di kalangan masyarakat pesisir.
