JAKARTA, Radarjakarta.id – Di tengah meningkatnya ketidakpastian dunia hingga 23 April 2026, arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada jajaran Polri dalam Rapat Kerja Teknis Korps Brimob Polri pada 21 April 2026 di Mako Brimob Kelapadua, Depok, menegaskan satu prinsip mendasar: tugas pimpinan Polri bukan menunggu gangguan terjadi, melainkan membaca risiko lebih awal dan menyiapkan institusi sebelum keadaan memburuk.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, ancaman terhadap Selat Hormuz sebagai salah satu jalur vital energi dunia, dan kenaikan harga minyak global membuktikan bahwa ancaman modern dapat lahir jauh dari Indonesia, tetapi dampaknya bisa terasa sampai ke pasar, jalan raya, dan dapur rakyat.
Banyak orang mengira konflik global hanya urusan diplomat di meja perundingan. Pandangan itu terlalu sempit. Dunia hari ini saling terhubung melalui energi, perdagangan, logistik, teknologi, dan psikologi pasar. Apa yang meledak di satu kawasan dapat mengguncang harga di kawasan lain. Apa yang tampak sebagai berita luar negeri dapat berubah menjadi tekanan hidup di dalam negeri. Geopolitik yang jauh bisa menjelma menjadi beban yang dekat.
Menurut Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, kualitas pemimpin tidak diukur dari seberapa sibuk ia bereaksi setelah krisis datang, tetapi seberapa tepat ia membaca ancaman sebelum rakyat merasakan akibatnya.
“Tugas pimpinan bukan menunggu api membesar baru membawa air. Kepemimpinan sejati adalah kemampuan melihat bara saat masih kecil, lalu menyiapkan seluruh kekuatan negara agar rakyat tidak menjadi korban. Ketika ancaman global meningkat dan Kapolri bergerak lebih awal, yang sedang dijaga bukan hanya keamanan, tetapi ketenangan hidup masyarakat. Di situlah nilai kepemimpinan menemukan martabatnya,” tegas Haidar Alwi.
Dari sudut pandang itulah, arahan Kapolri tidak dapat dibaca sebagai agenda internal semata. Ia merupakan bagian dari ikhtiar negara menjaga stabilitas nasional di tengah dunia yang bergerak cepat dan penuh kejutan.
Kapolri Membaca Ancaman Geopolitik Global Sebelum Menjadi Tekanan Nasional
Ketegangan geopolitik global hampir selalu diikuti guncangan ekonomi. Saat kawasan strategis terganggu, pasar energi bereaksi. Pada periode eskalasi April 2026, harga minyak dunia menembus level sensitif di atas US$100 per barel untuk Brent.
Angka itu bukan sekadar statistik bursa, melainkan sinyal bahwa biaya produksi, transportasi, dan distribusi di banyak negara berpotensi meningkat. Di dunia modern, angka di layar perdagangan dapat menjalar menjadi beban nyata di kehidupan sehari-hari.
Indonesia memiliki kekuatan domestik yang besar, namun tetap terhubung dengan rantai global. Karena itu, kenaikan harga energi dunia dapat menekan BBM nonsubsidi, memperbesar beban pembiayaan LPG, dan mendorong naiknya biaya logistik. Ketika ongkos distribusi meningkat, harga bahan pokok ikut tertekan. Pada titik inilah konflik yang jauh menyentuh meja makan rakyat Indonesia.
Masalahnya tidak berhenti pada ekonomi. Tekanan harga dapat memicu kepanikan, penimbunan, spekulasi, hoaks, dan keresahan sosial. Jika tidak diantisipasi, gangguan ekonomi bisa berkembang menjadi gangguan ketertiban. Karena itu, keamanan nasional hari ini tidak cukup dipahami sebagai urusan penindakan setelah kejadian, tetapi juga kemampuan mencegah gejolak sebelum membesar.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menunjukkan cara pandang yang lebih utuh. Ancaman masa kini bersifat multidimensi. Ia dapat bermula dari konflik luar negeri, bergerak melalui jalur ekonomi, lalu memengaruhi suasana sosial di dalam negeri. Negara yang gagal membaca pola seperti ini akan selalu sibuk memadamkan akibat tanpa pernah menyentuh sumber risiko. Negara besar bukan yang bebas ancaman, tetapi yang paling cepat membaca ancaman.
“Pemimpin besar membaca badai saat langit masih tampak cerah. Negara tidak boleh menunggu dapur rakyat terguncang baru menyadari adanya bahaya. Ketika ancaman datang melalui energi, harga kebutuhan, dan keresahan sosial, maka kewaspadaan adalah perlindungan paling awal. Karena itu, langkah Kapolri patut dipahami sebagai kecerdasan negara dalam menjaga rakyatnya,” ujar Haidar Alwi.
Jika ancaman telah dibaca dengan tepat, maka pertanyaan berikutnya bukan apakah negara harus bersiap, melainkan bagaimana kesiapan itu diterjemahkan menjadi kerja nyata melalui sistem yang solid dan terukur.
