JAKARTA, Radarjakarta.id – Dalam upaya memperkuat penyelesaian konflik agraria, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pelibatan multipihak. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan jajaran Komisi Nasional (Komnas) HAM di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Senin lalu (7/7).
“Permasalahan pertanahan tidak bisa hanya ditangani Kementerian ATR/BPN sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Kami sangat terbuka dan menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk bersama-sama menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM,” ungkap Wamen Ossy.
Wamen Ossy menekankan bahwa banyak konflik agraria berkaitan erat dengan penetapan kawasan hutan, tata ruang, perlindungan lingkungan, dan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan roadmap penyelesaian masalah yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Spirit kami adalah bagaimana roadmap ini nantinya tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan melalui aksi nyata yang melibatkan semua pihak sehingga penyelesaian konflik agraria bisa lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.
Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menambahkan bahwa penanganan konflik agraria harus selalu menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan utama. Ia menekankan bahwa konflik agraria bukan sekadar urusan administrasi tanah, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Komnas HAM berkomitmen mendorong penyelesaian secara komprehensif berbasis HAM, dengan koordinasi lintas lembaga sebagai kunci,” kata Anies.
Komnas HAM berharap sinergi kelembagaan yang dilakukan mampu memperkuat langkah penyelesaian sengketa pertanahan yang sering berlarut-larut di berbagai wilayah Indonesia. Melalui peta jalan yang sedang disusun, diharapkan muncul kesepahaman dan pembagian peran antar pihak terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Jajaran dari Komnas HAM juga turut hadir dalam pertemuan ini.
Dengan komitmen bersama, diharapkan penyelesaian konflik agraria di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan, memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
