Radarjakarta.id | JAKARTA – Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), sayap aktivis pro demokrasi PDI Perjuangan, mengerahkan 100 advokat untuk mendampingi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Hal itu disampaikan oleh Abe, Sekretaris Jenderal Relawan Perjuangan Demokrasi. Ketika marwah partai diserang oleh pihak anti demokrasi, maka Repdem tidak akan tinggal diam.
“Kami telah menginventarisir anggota kami yang berprofesi sebagai advokat dan kami tugaskan bergabung dengan tim kuasa hukum PDI Perjuangan mendampingi Pak Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan,” ujarnya.
Sekjen Repdem menyampaikan bahwa memaklumi kalau banyak yang gerah dengan blak-blakannya Sekjen PDI Perjuangan dalam membela prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.
“Sekretaris Jenderal Partai itu tentu juga salah satu petugas utama partai dalam menjalankan roda kepartaian. Di partai politik manapun. Ketika ada pihak yang melakukan abuse of power, penyalah gunaan kekuasaan untuk melanggengkan suatu kekuasaan secara mutlak, tentu ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi. Ini pasti kami lawan,” ucap Abe.
Abe menambahkan bahwa Sekretaris Jenderal sebagai salah satu petugas utama partai wajib menegakkan prinsip dasar demokrasi yang itu juga tertuang dalam dokumen Kongres Partai.
“Itu adalah tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepanjangan tangan Ketua Umum Partai. Kalau ini diganggu, ya pasti kami lawan,” tegasnya.
Abe menegaskan bahwa kami sudah pernah melewati tahapan ini 31 tahun yang lalu. Saya ada disana, di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, awal Desember 1993. Dan sekarang, 31 tahun kemudian, kami harus berhadap-hadapan lagi dengan bandit-bandit anti demokrasi.
“Saya nyatakan Relawan Perjuangan Demokrasi tidak akan mundur satu nanometerpun untuk bertarung dengan mereka,” kata Abe.
Sekjen Repdem menjelaskan ketika mereka melakukan rekayasa terkait hukum dalam perkara yang mengada-ada, kami, Repdem, membantu mengerahkan 100 advokat tadi untuk bergabung tim kuasa hukum yang akan membela Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristiyanto. Praktik kotor memanfaatkan instrumen hukum ini dulu juga menimpa Ibu Megawati Soekarnoputri, di masa 1993-1998.
“Nah, Repdem ini adalah barisan solid dan tegak lurus dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Penyerangan dengan memanfaatkan instrumen hukum terhadap partai yang terus memperjuangkan demokrasi ini soal biasa. Ini terjadi di semua negara anti demokrasi. Maka kami tegaskan lagi, Repdem tidak akan bergeser sedikitpun dari prinsip mengawal kepentingan nasional demokrasi dan kerakyatan seperti yang diamanatkan oleh konstitusi,” imbuhnya.
Ditanya tentang kemungkinan pihak yang ingin mengobok-obok partai, Abe menyatakan, jangan coba-coba! kami siap tarung. Kami sangat bersemangat jika melawan pihak-pihak yang tempo hari mengobok-obok konstitusi, melakukan rekayasa hukum, membuat negara ini disisipi makhluk tidak kompeten untuk mengganggu presiden kita hari ini, semata-mata hanya ingin meneruskan hasrat berkuasa.
“Ingin mengadu dan merusak instrumen hukum, demokrasi dan mudah-mudahan sudah gagal di instrumen pertahanan. Kita semua sedang melawan suatu sindikat pelanggengan kekuasaan dan kita jelas tidak akan membiarkan hal itu terjadi. PDI Perjuangan, seperti halnya ‘PDI Promeg’ tahun 1990an adalah benteng terakhir tegaknya demokrasi di Indonesia! Siapa mereka? Yang diantaranya membekingi atau terlibat mafia tanah, mafia tambang, mafia minyak dan mafia sembako,” jelas Abe.
Terakhir Abe menyampaikan sikap Repdem sebagai sayap PDI Perjuangan adalah tegak lurus hanya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Merah kata Bu Mega, Merah kata Repdem. Hitam kata Bu Mega, Hitam kata Repdem,” tutupnya.
Sekilas Kasus : Hasto Kristiyanto.
