JAKARTA, Radarjakarta.id – Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama meminta agar Kapolri dapat meng-upgrade status Pelayanan Markas Kepolisian Republik Indonesia (Yanma Polri) agar Polri bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengungkapkan, peran Pelayanan Markas sangat vital bagi kinerja kepolisian, sehingga harus diapresiasi khusus ddengan dipimpin Kepala Yanma Mabes Polri yang berpangkat bintang 1 (satu).
“Yanma Polri adalah unsur pelayanan yang memiliki tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pelayanan umum, dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri. Khususnya menyangkut fasilitas Markas, sehingga tugas vital ini harus dipimpin jenderal bintang 1,” ucap Sandri Rumanama kepada media, Minggu (25/10/2026).
Sandri mengatakan, apalagi di Yanma Mabes Polri sering dijadikan sebagai tempat mutasi perwira dan anggota Polri yang bermasalah.
“Yanma ini sangat memiliki peran yang besar bagi pelayanan kepolisian di negara ini harus diberi penghargaan dalam komposisi struktural di internal Polri,” cetusnya.
Ia juga mengatakan, ada beberapa unsur struktural di kepolisian yang harus di-upgrade agar bisa dipimpin oleh perwira tinggi minimal berpangkat Brigadir Jenderal Polisi yakni Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Spripim Polri) & Pelayanan Markas Kepolisian Republik Indonesia (Yanma Polri).
“Untuk diketahui, saat ini Yanma Polri dikepalai oleh pejabat eksekutif perwira menengah yang berpangkat Kombes Polisi,” jelas Sandri.
Namun, jika dilihat dari tugasnya maka selayaknya Kepala Yanma Mabes Polri dikepalai oleh pejabat eksekutif minimal berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.
Sandri juga menilai Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) dan Sekolah Bahasa (Sebasa) perlu mendapat perhatian dalam penguatan struktur kepemimpinan. Ia berpendapat, kedua satuan tersebut dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal atau Jenderal bintang satu karena memiliki cakupan tugas yang dinilai strategis.
Sementara itu, Sandri juga mengatakan, berbagai penghargaan yang diterima Polri perlu dibarengi dengan pembekalan organisasi serta penyesuaian kebutuhan satuan kerja mengikuti kebutuhan di lapangan.
“Polri wajib mendapat penghargaan tersebut namun di sisi lain harus ada pembekalan organisasi dan kebutuhan satuan kerja,” ucap Sandri
Menurut Sandri, pembenahan struktur organisasi menjadi bagian penting dalam proses reformasi birokrasi di lingkungan Polri. Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas pembagian wewenang sekaligus menyesuaikan struktur dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
Reformasi birokrasi juga dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta membuka ruang regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat di tubuh Polri.
