Sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP MKGR, Prof Henry menilai pemberantasan narkoba perlu menjadi agenda bersama yang mengedepankan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Ia menegaskan bahwa dukungan publik terhadap Polri perlu diikuti dengan upaya membangun kepercayaan melalui pelayanan yang responsif, keterbukaan terhadap pengawasan, serta penanganan laporan masyarakat secara profesional.
Tagline Polri Bersama Masyarakat, menurutnya, perlu diwujudkan melalui kemitraan yang nyata. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan informasi, sedangkan aparat berkewajiban menindaklanjuti setiap laporan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Prof Henry juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba membutuhkan kesinambungan kebijakan dan pelaksanaan program. Penindakan yang tegas perlu disertai pengawasan, evaluasi, dan pencegahan agar dampaknya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Ia berharap kepemimpinan Kapolri dapat mendorong penguatan kerja sama lintas lembaga serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
Pada akhirnya, perang melawan narkoba bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian. Persoalan ini menyangkut keselamatan individu, ketahanan keluarga, kualitas sumber daya manusia, dan masa depan bangsa.
Dengan penegakan hukum yang konsisten, pembongkaran jaringan peredaran, koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan keluarga dan organisasi kepemudaan, upaya pemberantasan narkotika diharapkan semakin efektif.
Bagi Prof Henry tujuan utama dari seluruh langkah tersebut adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman, melindungi generasi muda dari ancaman narkoba, serta memastikan setiap upaya penegakan hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
