JAKARTA, Radarjakarta.id — Kemenangan Luiz Inácio Lula da Silva dalam Pemilihan Presiden Brasil 2026 menuai penolakan dari kubu lawan. Flávio Bolsonaro, pesaing Lula dalam pemungutan suara putaran kedua, menyatakan tidak menerima hasil penghitungan suara dan berencana mengajukan upaya hukum untuk meminta pembatalan pemilu.
Berdasarkan hasil resmi Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula meraih 51,79 persen suara sah atau sekitar 64,25 juta suara. Sementara itu, Flávio Bolsonaro memperoleh 48,21 persen atau sekitar 59,83 juta suara. Hasil tersebut diumumkan pada Minggu malam, 25 Oktober 2026, waktu setempat, setelah pemungutan suara berlangsung di berbagai wilayah Brasil.
Penolakan Flávio berpusat pada persoalan perpanjangan waktu pemungutan suara hingga pukul 19.00 waktu setempat. Ia mempersoalkan keputusan yang diambil hakim Mahkamah Agung Brasil, Cristiano Zanin, dan menilai kebijakan tersebut perlu diperiksa lebih lanjut. Flávio menyatakan tim hukumnya akan menempuh jalur hukum untuk mempersoalkan hasil pemilihan.
Perpanjangan waktu itu berkaitan dengan kendala transportasi pemilih yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bahia dan São Paulo. Laporan mengenai proses pemungutan suara tersebut menjadi bagian dari polemik pascapemilu. Namun, keberatan yang disampaikan kubu Flávio tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kecurangan atau membatalkan hasil pemilu.
Di sisi lain, hasil yang diumumkan TSE tetap menjadi dasar resmi kemenangan Lula selama tidak ada keputusan berwenang yang mengubah atau membatalkannya. Permintaan pembatalan dari kubu Flávio perlu melalui mekanisme hukum yang berlaku. Karena itu, perkembangan proses hukum dan bukti yang diajukan para pihak akan menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan sengketa.
Kemenangan tersebut membuka jalan bagi Lula untuk kembali memimpin Brasil dengan tantangan politik yang tidak ringan. Selain menghadapi oposisi yang memperoleh dukungan suara cukup besar, pemerintahannya akan dituntut menjaga stabilitas nasional, mengelola perekonomian, dan merespons kebutuhan masyarakat. Sementara itu, penolakan Flávio Bolsonaro berpotensi memperpanjang perdebatan politik setelah pemilu.
Hingga terdapat keputusan resmi mengenai gugatan tersebut, hasil penghitungan TSE dan langkah hukum kubu Flávio harus diperlakukan sebagai dua hal berbeda. Perkembangan berikutnya akan menentukan apakah keberatan tersebut berlanjut dalam proses peradilan atau tidak mengubah hasil pemilihan presiden Brasil 2026.***
