JAKARTA, Radarjakarta.id – Himpunan Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular Indonesia (HBTKVI) menyoroti tingginya biaya layanan bedah jantung dan masih timpangnya distribusi dokter spesialis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Persoalan tersebut dinilai menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional di tengah meningkatnya beban pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Isu itu mengemuka dalam Konferensi Kerja HBTKVI 2026 yang digelar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (16/5/2026). Forum nasional tersebut mempertemukan dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular dari berbagai daerah untuk membahas arah transformasi layanan BTKV nasional.
Ketua Umum HBTKVI, Dr. dr. Prasetyo Edi, Sp.BTKV, Subsp.VE(K), FIATCVS, S.H., M.H., MBA, MARS, menegaskan transformasi layanan BTKV tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan jumlah tindakan medis. Menurut dia, pemerataan akses layanan, mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta keberlanjutan pembiayaan harus berjalan beriringan.
“Transformasi layanan BTKV harus memastikan pasien mendapatkan layanan yang tepat, aman, dan bermutu, tanpa mengabaikan keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan nasional. Karena itu, HBTKVI berkepentingan untuk memperkuat standar profesi, tata kelola klinis, serta kolaborasi dengan pemerintah, BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan, layanan bedah toraks, kardiak, dan vaskular merupakan layanan berteknologi tinggi dengan biaya besar dan membutuhkan sumber daya manusia yang sangat spesifik. Karena itu, pengembangannya perlu dilakukan secara terukur agar tidak hanya terpusat di kota-kota besar.
“Pemerataan layanan BTKV menjadi tantangan besar. Kita harus memperkuat jejaring rujukan, pendidikan, pendampingan, dan sistem pelayanan berbasis kompetensi agar masyarakat di daerah juga memiliki kesempatan memperoleh layanan yang baik,” katanya.
Beban Pembiayaan JKN Terus Meningkat
Dalam forum tersebut, Analis Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan, dr. Rena Octora, M.H., mengungkapkan biaya pelayanan kesehatan dalam Program JKN pada 2025 meningkat 68,7 persen dibandingkan 2022.
Khusus layanan bedah toraks dan kardiovaskular, total pembiayaan pada 2025 mencapai Rp1,17 triliun. Di sisi lain, masih terdapat 13 provinsi yang belum memiliki dokter spesialis BTKV.
“Transformasi layanan BTKV dalam JKN harus bergerak ke arah pelayanan yang berbasis nilai. Artinya, pembiayaan tidak hanya dilihat dari banyaknya tindakan, tetapi dari ketepatan indikasi, mutu klinis, keselamatan pasien, luaran kesehatan, dan efisiensi biaya,” ujar Rena.
Menurut dia, penguatan tata kelola klinis dan kendali mutu menjadi langkah penting agar layanan kesehatan tetap berkualitas tanpa membebani sistem pembiayaan nasional.
Rena juga menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin melalui konsep heart team dalam penanganan kasus kardiovaskular.
“Untuk kasus kardiovaskular, pendekatan heart team menjadi penting agar keputusan pelayanan tidak hanya tepat secara klinis, tetapi juga mendukung kendali mutu dan kendali biaya. Kolaborasi antara Sp.BTKV dan spesialis terkait perlu menjadi bagian dari tata kelola layanan yang lebih kuat,” katanya.
