Pemerintah Targetkan Layanan BTKV Hadir di Seluruh Daerah
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Ahmad Irsan A. Moeis, SE., ME., mengatakan pemerintah tengah memperkuat layanan kesehatan daerah melalui penyediaan alat kesehatan dan tenaga medis.
Ia menyebut pemerintah menargetkan minimal satu rumah sakit di setiap kabupaten/kota mampu memberikan layanan BTKV hingga 2027.
“Supply side-nya dipenuhi oleh pemerintah, alkes-alkesnya sama SDMK-nya,” ujar Ahmad Irsan.
Meski demikian, ia mengakui layanan BTKV masih menghadapi tantangan besar, mulai dari mahalnya biaya pelayanan, keterbatasan dokter spesialis, hingga kompleksitas infrastruktur kesehatan.
“Memang kuncinya di sustainable-nya. Kita berharap kan program JKN ini tidak berhenti di generasi kami ini,” katanya.
Menurut Ahmad Irsan, pemerintah juga mendorong percepatan lahirnya dokter spesialis BTKV melalui kolaborasi dengan organisasi profesi dan sistem pendampingan layanan di daerah.
“Nah perlu kan, sekarang bagaimana bekerja sama dengan perhimpunan, supaya tadi kayak ada Prof. Paul kan keliling tuh, di beberapa tempat melakukan itu, pembimbingan sekaligus melayani masyarakatnya,” ujarnya.
HBTKVI Dorong Penguatan Sistem dan Etika Pelayanan
Wakil Ketua HBTKVI, Dr. dr. Yan Efrata Sembiring, Sp.B., Sp.BTKV, Subsp.VE(K), FIATCVS, menilai transformasi layanan BTKV nasional tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas dan menambah alat kesehatan. Menurut dia, penguatan sistem layanan harus berjalan bersama tata kelola klinis dan pembiayaan yang rasional.
“Layanan BTKV tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan ekosistem yang kuat, mulai dari sistem rujukan, ketersediaan SDM, dukungan pembiayaan, hingga kolaborasi dalam heart team. Tujuannya bukan hanya memperbanyak layanan, tetapi memastikan layanan yang diberikan aman, tepat indikasi, dan berkelanjutan,” ujar Yan.
Selain membahas layanan medis dan pembiayaan, forum tersebut juga menyoroti pentingnya penegakan etika profesi untuk mencegah tindakan medis yang tidak sesuai indikasi hingga potensi pemborosan biaya kesehatan.
Sebagai bagian dari penguatan SDM nasional, HBTKVI turut melantik 12 dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular baru.
Sekretaris Jenderal HBTKVI, Dr. dr. Niko Azhari Hidayat, Sp.BTKV, Subsp.VE(K), FIATCVS, mengatakan tantangan utama bukan hanya menambah jumlah dokter spesialis, tetapi memastikan pemerataan distribusi dan kompetensi tenaga medis di seluruh daerah.
“Bertambahnya anggota baru adalah bagian dari regenerasi dan penguatan SDM BTKV Indonesia. Namun tantangan kita bukan hanya jumlah, melainkan bagaimana memastikan kompetensi, etika, dan distribusi dokter spesialis dapat menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk di daerah yang selama ini aksesnya masih terbatas,” ujar Niko.
Konferensi Kerja HBTKVI 2026 dijadwalkan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis terkait penguatan layanan bedah jantung nasional, keberlanjutan pembiayaan kesehatan, pembentukan heart team, penguatan standar profesi, hingga percepatan pemerataan layanan BTKV di seluruh Indonesia.
