JAKARTA, Radarjakarta.id — Pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) dini hari. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto bersama Menko PMK Pratikno segera menuju wilayah terdampak untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat, terpadu, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Gempa terjadi pukul 04.58.24 WIB dengan pusat gempa di laut, sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer. Guncangan dirasakan kuat di sejumlah wilayah NTT, NTB hingga Sulawesi Selatan dan sempat memicu peringatan dini tsunami. Sekitar 2.000 warga Nagekeo melakukan evakuasi mandiri sebagai langkah kewaspadaan.
Berdasarkan pemutakhiran dan validasi hingga pukul 08.00 WIB, BNPB mencatat satu orang meninggal dunia dan empat orang luka-luka. Korban meninggal merupakan warga Kabupaten Sikka, sedangkan korban luka berada di Sikka dan Nagekeo. BNPB juga memperbarui laporan awal yang sebelumnya menyebut dua korban meninggal setelah dilakukan verifikasi di lapangan.
Kerusakan sementara meliputi dua rumah rusak berat, satu rumah rusak sedang, dua rumah rusak ringan, satu gudang Bulog terdampak, tiga fasilitas umum rusak ringan, serta enam kantor pemerintahan terdampak. Data korban dan kerusakan masih terus diverifikasi oleh BPBD bersama unsur terkait untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat.
Untuk mempercepat penanganan, BNPB mengerahkan tim darurat, dukungan logistik dan peralatan, serta satu unit helikopter. Dukungan udara disiapkan untuk mobilisasi personel, distribusi logistik, operasional penanganan, hingga kemungkinan evakuasi. BNPB berkoordinasi dengan BPBD, BMKG, Basarnas, TNI, Polri, kementerian/lembaga dan unsur terkait.
BMKG menyatakan tidak lagi terdapat kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan sehingga peringatan dini tsunami berakhir pukul 07.31.30 WIB. Meski demikian, BNPB meminta masyarakat tetap waspada terhadap gempa susulan, tidak memasuki bangunan yang rusak atau retak, serta mengikuti arahan petugas dan pemerintah daerah.
Pemerintah memastikan penanganan terus dilakukan hingga kondisi masyarakat kembali pulih. Prioritas diarahkan pada keselamatan warga, penanganan korban, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi bantuan, serta percepatan pemulihan wilayah terdampak. Pendataan lapangan juga terus dilakukan agar setiap kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.***
