JAKARTA, RadarJakarta.id – Ribuan warga mengadukan perubahan data desil kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Pengaduan tersebut dihimpun melalui Posko Pengaduan Desil di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.
Posko Pengaduan Desil yang dibuka Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) di Bumi Pospera, Jalan Cipinang Muara Raya, menjadi tempat warga menyampaikan keluhan sekaligus mengajukan koreksi data. Keluhan warga antara lain berkaitan dengan perubahan posisi desil yang dinilai berdampak terhadap akses sejumlah program bantuan pemerintah.
Ketua Posko Pengaduan Desil DKI Jakarta, Mustar Bona Ventura, menyebut sekitar 4.900 aduan telah dikumpulkan dalam beberapa hari. Data tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (25/9/2026) untuk ditindaklanjuti dan diverifikasi.
Menurut Mustar, warga yang datang membawa sejumlah bukti pendukung mengenai kondisi ekonomi dan tempat tinggal. Dokumen maupun informasi yang disampaikan antara lain terkait kondisi rumah, penggunaan listrik, pekerjaan, penghasilan, hingga aktivitas ekonomi keluarga.
Sejumlah warga mengaku posisi desil mereka berubah menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Mereka khawatir perubahan tersebut berpengaruh terhadap akses bantuan pendidikan maupun bantuan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program pemerintah lainnya.
Salah seorang warga Cipinang Muara, Suwarni (57), misalnya, mengaku status desilnya berubah dari desil 6 menjadi desil 7. Ia juga mengatakan bantuan sosial yang sebelumnya diterima selama beberapa tahun terhenti dalam setahun terakhir.
Pengaduan tersebut kini menunggu proses verifikasi. Warga berharap pemutakhiran data dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya sehingga data desil dapat lebih akurat dan program bantuan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat sesuai kriteria yang berlaku.***
