Logika Negara Melibatkan Polri dalam SPPG
Dari kebutuhan menjaga disiplin inilah keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dipahami. Negara modern tidak bekerja dengan pembagian peran yang kaku, melainkan dengan memanfaatkan kapasitas institusional yang paling siap menjaga ketertiban sistem.
Polri memiliki struktur hingga tingkat daerah, budaya kerja berbasis SOP, serta pengalaman panjang dalam manajemen risiko dan pengendalian situasi kompleks.
“Polri tidak ditempatkan untuk mengurus menu. Perannya adalah menjaga disiplin kebijakan agar sistem tidak bocor di lapangan,” jelas Haidar Alwi.
Kehadiran Polri di SPPG dimaksudkan untuk memastikan standar dijalankan secara konsisten dan risiko dicegah sebelum berkembang.
Peran Polri di SPPG: Pencegahan sebagai Inti Kebijakan
Dalam praktiknya, peran Polri di SPPG bersifat preventif. Mulai dari memastikan bahan baku memiliki sumber yang jelas, mendorong standar higienitas dalam pengolahan, hingga menjaga ketertiban distribusi agar makanan sampai tepat waktu dan layak konsumsi.
“Dalam urusan gizi anak, negara tidak boleh menunggu insiden. Pencegahan adalah bentuk tanggung jawab tertinggi,” ujar Haidar Alwi.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip quality assurance dalam kebijakan publik, di mana negara hadir sebagai penjaga mutu sistem, bukan sekadar pemadam krisis.
Disiplin Kebijakan dan Arah Presiden
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka memberikan apresiasi terhadap peran Polri dalam mendukung MBG melalui SPPG. Apresiasi ini menegaskan arah kebijakan: program strategis harus dijalankan dengan disiplin tinggi dan tanggung jawab penuh.
“Apresiasi Presiden menunjukkan bahwa negara memilih kehati-hatian dan keselamatan publik di atas kenyamanan administratif,” kata Haidar Alwi.
Sikap ini menandai kedewasaan negara dalam mengelola kebijakan besar, tidak tergesa, tetapi juga tidak lengah.
Negara Hadir dengan Sistem, Bukan Improvisasi
Satu tahun MBG memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan besar tidak bisa bergantung pada niat baik semata. Ia membutuhkan struktur, disiplin, dan institusi yang mampu menjaga standar hingga ke titik paling bawah. Dalam konteks ini, kehadiran Polri di SPPG adalah bagian dari upaya negara menjaga mutu kebijakan publiknya. MBG bukan sekadar kebijakan hari ini, melainkan cara negara menyiapkan Indonesia puluhan tahun ke depan.
“Ketika negara bekerja dengan sistem, menjaga disiplin, dan melindungi anak-anaknya melalui pencegahan, di situlah martabat kebijakan publik berdiri,” pungkas Haidar Alwi.|Bemby
