JAKARTA, Radarjakarta.id – Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU masa khidmat 2021–2026, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, resmi mengadukan podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV kepada Dewan Pers. Pengaduan tersebut disampaikan pada Senin, 28 September 2026, terkait tayangan edisi 12 dan 22 September 2026 yang membahas tudingan adanya aliran dana dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Gus Ipul datang bersama tim penasihat hukumnya ke Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Nomor 32–34, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan pengaduan secara resmi. Ia menyebut langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk penghormatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pers sekaligus meminta Dewan Pers menguji materi podcast berdasarkan aturan jurnalistik. Alamat Gedung Dewan Pers tersebut tercantum dalam layanan resmi Dewan Pers.
Menurut Gus Ipul, sejumlah pernyataan dalam dua tayangan tersebut dinilai tidak sesuai fakta dan berpotensi merugikan nama baik pihak-pihak yang disebut. Ia juga mempersoalkan tidak adanya konfirmasi atau klarifikasi kepada pihak yang menjadi objek tudingan sebelum materi tersebut ditayangkan.
Salah satu materi yang dipersoalkan berkaitan dengan klaim adanya aliran dana sekitar Rp480 miliar menuju Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Gus Ipul membantah tudingan tersebut dan menyatakan informasi mengenai aliran dana hasil korupsi ke Muktamar NU tidak benar. Pernyataan mengenai dugaan aliran dana itu sebelumnya disampaikan narasumber podcast Madilog, Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur.
Dalam pengaduannya, pihak Gus Ipul meminta Dewan Pers memeriksa proses jurnalistik tayangan tersebut, termasuk aspek akurasi, verifikasi, keberimbangan, independensi, sumber informasi, atribusi, serta konfirmasi kepada pihak yang disebut. Berdasarkan pemberitaan detikcom, terdapat sembilan poin permohonan yang diajukan kepada Dewan Pers.
Di sisi lain, Forum Keadilan menyatakan menghormati langkah Gus Ipul melaporkan podcast Madilog kepada Dewan Pers. Redaktur Eksekutif Forum Keadilan Rafael Sebayang mengatakan pihaknya telah memberikan ruang hak jawab melalui Steering Committee Muktamar NU, KH Iksan Abdullah, yang ditayangkan pada 24 September 2026. Forum Keadilan menyatakan menunggu proses dan penilaian Dewan Pers.
Pengaduan tersebut selanjutnya akan mengikuti mekanisme Dewan Pers. Tahapan penanganan mencakup pemeriksaan administrasi dan verifikasi laporan, kemudian dapat dilanjutkan dengan mediasi dan/atau ajudikasi sebelum menghasilkan risalah penyelesaian atau Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. Dengan demikian, substansi sengketa tersebut masih menjadi perkara yang harus dinilai melalui mekanisme pers sesuai ketentuan yang berlaku.
