JAKARTA, Radarjakarta.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Ia menyebut korupsi sebagai “penyakit berbahaya” yang dapat merusak sendi-sendi negara dan menghambat kesejahteraan rakyat.
Komitmen tersebut mendapat dukungan dari Anggota DPD RI, Paul Finsen Mayor. Ia menilai langkah tegas pemerintah dalam memerangi korupsi merupakan agenda prioritas yang perlu dikawal bersama.
“Sebagai wakil rakyat, saya mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo. Ini agenda prioritas yang harus dijaga dan diawasi bersama,” ujar Paul Finsen Mayor kepada awak media, Minggu (19/4/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Kapolda Papua Barat Daya atas upaya serius dalam memberantas praktik korupsi di wilayah tersebut.
“Saya mendukung penuh langkah tegas aparat di Papua Barat Daya. Bersihkan korupsi, jangan beri ruang sedikit pun bagi pelaku,” tegasnya.
Enam Poin Komitmen Presiden
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah langkah strategis dalam pemberantasan korupsi, antara lain:
1. Penindakan tanpa pandang bulu, menyasar seluruh level pemerintahan.
2. Penyelamatan keuangan negara, yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah dari berbagai sektor.
3. Penegakan hukum tegas, dengan dorongan hukuman berat bagi pelaku korupsi.
4. Fokus pada sektor strategis, termasuk BUMN dan pengelolaan sumber daya alam.
5. Reformasi birokrasi, dengan memangkas anggaran rawan penyimpangan.
6. Pelibatan publik, terutama generasi muda, dalam pengawasan berbasis teknologi.
Daerah Diminta Sejalan
Paul Finsen Mayor menegaskan bahwa langkah aparat di daerah harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, keberhasilan penyelamatan keuangan negara di tingkat nasional harus menjadi dorongan bagi daerah untuk bertindak lebih berani.
“Kalau pusat mampu menyelamatkan triliunan rupiah, daerah juga harus berani membongkar praktik korupsi, baik di proyek, perizinan sumber daya alam, maupun BUMD. Tidak ada yang kebal hukum,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda di Papua, untuk aktif mengawasi jalannya pemerintahan.
“Gunakan teknologi untuk mengawasi. Laporkan jika ada penyimpangan. Ini momentum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya.
