JAKARTA, Radarjakarta.id – Tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan diplomasi negara. Menurutnya, aktivitas diplomasi internasional memang penting untuk memperkuat posisi Indonesia, namun harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang terukur dan transparan.
Dino menilai setiap kunjungan kenegaraan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pengeluaran mencakup penggunaan pesawat kepresidenan, pengamanan VVIP, akomodasi rombongan, protokoler, logistik, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya. Karena itu, setiap perjalanan perlu menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat dan memberikan dampak langsung bagi kepentingan nasional.
Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, publik dinilai berhak mengetahui sejauh mana hasil yang diperoleh dari setiap lawatan luar negeri. Pengamat menilai keberhasilan diplomasi tidak cukup hanya diukur dari jumlah kunjungan, tetapi juga dari investasi yang masuk, peluang perdagangan yang terbuka, kerja sama strategis yang terealisasi, serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Dino kemudian menawarkan sejumlah solusi yang dinilai lebih relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Salah satunya adalah memanfaatkan konferensi video atau pertemuan virtual untuk agenda yang tidak membutuhkan kehadiran fisik kepala negara. Langkah ini dinilai mampu memangkas biaya perjalanan sekaligus menjaga efektivitas komunikasi antar pemimpin dunia.
Selain itu, Dino mengusulkan konsep diplomasi “1 perjalanan, banyak hasil” dengan memaksimalkan satu kunjungan internasional untuk sekaligus melakukan sejumlah pertemuan bilateral dan multilateral. Strategi ini memungkinkan biaya perjalanan yang dikeluarkan negara menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan kunjungan yang dilakukan secara terpisah.
Solusi lainnya adalah memperkuat peran duta besar dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Banyak agenda penjajakan investasi, kerja sama ekonomi, maupun komunikasi diplomatik yang dapat dilakukan terlebih dahulu oleh para diplomat sebelum Presiden turun langsung. Dengan demikian, kunjungan Presiden dapat difokuskan hanya pada agenda yang benar-benar strategis dan membutuhkan keputusan tingkat kepala negara.
Pengamat juga menyarankan pemerintah menerapkan sistem evaluasi terbuka terhadap setiap lawatan luar negeri. Setiap kunjungan sebaiknya disertai target yang jelas serta laporan hasil yang dapat diakses publik, mulai dari nilai investasi yang diperoleh, nota kesepahaman yang ditandatangani, hingga manfaat ekonomi yang dihasilkan bagi Indonesia.
Pada akhirnya, diplomasi aktif tetap diperlukan di tengah persaingan geopolitik dan ekonomi global yang semakin ketat. Namun tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk kegiatan luar negeri mampu memberikan keuntungan nyata bagi bangsa. Di sinilah usulan Dino Patti Djalal mendapat perhatian luas, karena menawarkan keseimbangan antara kebutuhan diplomasi internasional dan tuntutan efisiensi anggaran negara.***
