JAKARTA, Radarjakarta.id — Pemerintah memberikan subsidi Rp3 juta untuk komponen biaya haji dalam negeri bagi jemaah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Kebijakan tersebut membuat rata-rata pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) menjadi sekitar Rp23,25 juta per jemaah.
Kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 ditetapkan DPR RI bersama pemerintah dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026. BPIH 2027 ditetapkan rata-rata Rp98.466.351 per jemaah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, pemerintah memberikan subsidi Rp3 juta untuk komponen BPIH dalam negeri yang rata-rata mencapai Rp5.643.945 per jemaah. Setelah subsidi, komponen tersebut yang menjadi beban jemaah turun menjadi sekitar Rp2.643.945.
Dengan skema tersebut, Bipih yang menjadi tanggungan jemaah ditetapkan rata-rata Rp54.648.825. Angka itu memperhitungkan setoran awal Rp25 juta, saldo nilai manfaat pada rekening virtual sekitar Rp3,4 juta, serta subsidi pemerintah Rp3 juta. Hasil akhirnya, jemaah perlu membayar pelunasan rata-rata Rp23.248.825.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan subsidi tersebut menjadi bentuk keringanan bagi calon jemaah. Sebelum mendapat subsidi, kebutuhan pelunasan berada di kisaran Rp26 juta, kemudian turun menjadi sekitar Rp23 juta setelah pemerintah memberikan bantuan biaya.
Selain Bipih, BPIH 2027 juga terdiri atas pembiayaan yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. Rata-rata nilai manfaat yang digunakan mencapai sekitar Rp43,82 juta per jemaah. Pemerintah dan DPR juga menetapkan kuota haji Indonesia 2027 sebanyak 221.000 jemaah.
Dengan keputusan tersebut, biaya haji 2027 yang harus dilunasi jemaah menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan subsidi pemerintah diharapkan membantu mengurangi beban calon jemaah dalam memenuhi biaya keberangkatan haji.***
