Perubahan Iklim dan Distribusi Menjadi Perhatian
Selain persoalan harga, perubahan iklim turut meningkatkan ketidakpastian produksi pangan. APKEPI mencatat proyeksi luas panen padi Januari–November 2026 mencapai 10,56 juta hektare, meningkat 8,98 persen dibandingkan 2024.
Meski demikian, perubahan pola hujan, kekeringan, banjir, dan organisme pengganggu tanaman berpotensi memengaruhi produktivitas serta kelancaran pasokan.
APKEPI mendorong penyesuaian kalender tanam, diversifikasi sentra produksi, penguatan irigasi, dan pengembangan sistem peringatan dini. Upaya tersebut perlu disertai koordinasi antardaerah untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan gejolak harga.
Optimalisasi Cadangan Beras dan Keamanan Pangan
Penguatan cadangan beras pemerintah serta efektivitas program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga menjadi perhatian. APKEPI menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh volume penyaluran, tetapi juga ketepatan sasaran, transparansi harga, dan efektivitas distribusi hingga konsumen.
Di sisi lain, keamanan pangan harus berjalan seiring dengan ketersediaan. Dalam studi kasus pengawasan beras fortifikasi 2026, presentasi APKEPI mencatat pemeriksaan terhadap 190 sampel di 11 provinsi, dengan temuan 25 merek yang belum memenuhi ketentuan label.
Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan berbasis risiko, penerapan standar mutu, peningkatan kapasitas laboratorium, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.
APKEPI Usulkan Lima Agenda Menuju 2027
Untuk memperkuat sistem pangan nasional, APKEPI merekomendasikan lima agenda strategis, yakni penguatan regulasi dan implementasi, stabilisasi pasokan dan harga, peningkatan mutu serta keamanan pangan, penguatan sumber daya manusia dan kolaborasi lintas sektor, serta inovasi dan keberlanjutan.
APKEPI juga mendorong integrasi data produksi, stok, harga, distribusi, iklim, dan keamanan pangan melalui pendekatan
Integrated Food Intelligence System
Integrasi ini diharapkan membantu pemerintah mendeteksi potensi gangguan pasokan dan lonjakan harga secara lebih dini.
Menurut Adhita, penguatan sistem pangan memerlukan kebijakan terintegrasi yang didukung data andal serta kolaborasi lintas sektor.
“Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat perlu diperkuat agar stabilitas pasokan, keterjangkauan harga, dan keamanan pangan dapat berjalan beriringan,” tambahnya.
Penguatan ketahanan pangan menuju 2027 pada akhirnya membutuhkan langkah nyata yang terukur, pengawasan konsisten, dan evaluasi berbasis data. Dengan demikian, pangan nasional tidak hanya tersedia dalam jumlah cukup, tetapi juga aman, bermutu, terjangkau, dan berkelanjutan.
