BATANG, Radarjakarta.id — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming bertolak ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (28/9/2026), untuk memastikan penanganan korban dugaan keracunan makanan di Kecamatan Bawang berjalan optimal.
Dalam kunjungannya, Wapres menekankan empat hal utama, yakni penanganan kesehatan korban, kepastian bagi keluarga, percepatan investigasi, serta penguatan pengawasan keamanan pangan.
“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat,” ujar Gibran.
Gibran mengatakan, seluruh korban yang masih menjalani perawatan harus mendapatkan pelayanan kesehatan hingga pulih. Sementara korban yang telah diperbolehkan pulang tetapi kembali mengalami keluhan juga harus tetap memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan.
Pemerintah, lanjut dia, memastikan biaya pengobatan korban tidak membebani keluarga. Karena itu, mekanisme pembiayaan harus berjalan dengan baik di seluruh fasilitas kesehatan yang menangani korban.
Terkait penyebab dugaan keracunan, Gibran menyebut pemeriksaan masih berlangsung. Ia meminta investigasi segera dituntaskan dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik agar dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran.
“Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama,” katanya.
Selain investigasi, Wapres meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, terutama pengawasan keamanan pangan. Evaluasi meliputi standar higiene, waktu pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan langsung di lapangan.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki. Kita ingin program prioritas Presiden ini memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan keamanan dan kualitas makanan sebagai prioritas,” tegas Gibran.
Hasil investigasi dan evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan program sekaligus memperkuat pengawasan keamanan pangan. Pemerintah menargetkan program prioritas Presiden tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mengutamakan keamanan dan kualitas makanan.***
