JAKARTA, Radarjakarta.id – Indonesia Millennials Center (IMC) meminta pemerintah dan DPR RI tidak hanya melihat APBN 2027 dari besarnya belanja Negara, tetapi juga dari efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat.
APBN 2027 menetapkan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun, pendapatan negara Rp3.435,1 triliun, dan defisit Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB. Dalam kajian dan informasi yang diperoleh oleh IMC, Belanja Pemerintah Pusat mencapai sekitar Rp3.371,3 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun. Belanja Non-K/L mencapai sekitar Rp1.814,4 triliun.
IMC menilai struktur tersebut perlu dikaji terutama dari sisi distribusi fiskal, pengentasan kemiskinan dan kualitas pelayanan publik di daerah.
Direktur Eksekutif IMC, Yerikho Manurung mengatakan, besarnya APBN harus diikuti dengan ukuran keberhasilan yang jelas.
“Pertanyaan kami bukan hanya berapa besar APBN, tetapi apa yang dihasilkan dari anggaran sebesar itu. Apakah kemiskinan turun, ketimpangan berkurang, pelayanan publik membaik dan masyarakat di daerah semakin sejahtera?”
IMC Pertanyakan Porsi Transfer ke Daerah
Dalam kajiannya, IMC mencatat Belanja Pemerintah Pusat sekitar 4,6 kali lebih besar dibandingkan TKD. IMC tidak menyimpulkan perbedaan tersebut sebagai ketidakadilan karena terdapat fungsi pemerintah pusat yang memang harus dibiayai secara nasional.
Namun, IMC mempertanyakan apakah Rp735 triliun TKD telah memadai dibandingkan kebutuhan dan beban pelayanan publik daerah.
Pertanyaan ini dinilai penting karena kemampuan fiskal setiap daerah berbeda. Daerah dengan PAD rendah dan tingkat kemiskinan tinggi memiliki ruang fiskal yang lebih terbatas untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.
IMC mendorong pemerintah mengevaluasi distribusi fiskal berdasarkan kebutuhan, kapasitas fiskal, kewenangan, beban pelayanan publik, kondisi geografis, tingkat kemiskinan, kemampuan PAD, dan ketimpangan pembangunan.
“Kami tidak mengatakan seluruh anggaran pemerintah pusat harus dialihkan ke daerah. Tetapi pemerintah perlu menjelaskan apakah porsi TKD yang ditetapkan sudah benar-benar mencerminkan kebutuhan riil daerah. Jika belum, apa alasan kebijakannya dan bagaimana daerah dengan kapasitas fiskal rendah dapat mengejar ketertinggalan?” kata Yerikho.
IMC juga mempertanyakan hubungan antara postur APBN 2027 dengan target pengurangan kemiskinan.
Menurut IMC, pemerintah perlu menjelaskan secara lebih terukur berapa anggaran yang diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, program yang digunakan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, serta hasil yang ingin dicapai.
“Jangan hanya menetapkan target penurunan kemiskinan. Publik perlu mengetahui bagaimana APBN digunakan untuk mencapai target tersebut dan berapa besar masyarakat yang ditargetkan keluar dari kemiskinan,” ujar Yerikho.
IMC menilai evaluasi APBN harus bergerak dari sekadar melihat alokasi dan serapan anggaran menuju pengukuran hasil dan dampak. Setiap program yang diklaim membantu pengentasan kemiskinan harus dapat dievaluasi berdasarkan penerima manfaat dan hasil yang terukur.
