JAKARTA, Radarjakarta.id – Pada 14 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara. Arahan tersebut disampaikan saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah.
Prabowo juga menyampaikan kemungkinan negara mengambil alih saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan. Kebijakan ini mencerminkan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi negara dalam pengelolaan kekayaan alam dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi bangsa Indonesia.
Indonesia memiliki kekayaan mineral yang menjadi modal penting dalam persaingan ekonomi global. Namun, nilai strategis sumber daya alam tidak semata-mata terletak pada besarnya cadangan atau volume produksi, melainkan pada kemampuan mengubahnya menjadi kekuatan industri, kemajuan teknologi, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam menanggapi arah kebijakan tersebut, Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, memandang langkah Presiden Prabowo sebagai momentum penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus mengembalikan orientasi pengelolaan sumber daya alam kepada amanat konstitusi.
Kebijakan 70 persen tersebut membuka peluang pembenahan mendasar dalam tata kelola pertambangan. Penjelasan pemerintah menyebut angka itu merujuk pada hasil pengelolaan izin pertambangan. Dengan demikian, pengertian operasionalnya perlu dirumuskan secara presisi, termasuk komponen penerimaan atau manfaat ekonomi yang diperhitungkan, instrumen penguasaan negara, serta mekanisme pelaksanaannya. Kejelasan ini menjadi fondasi bagi efektivitas kebijakan, kepastian hukum, dan kepercayaan dunia usaha.
“Keberanian Presiden Prabowo memperbesar manfaat kekayaan tambang bagi negara merupakan langkah strategis dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi. Mineral Indonesia bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan modal pembangunan yang dapat memperkuat industri, memperluas penguasaan teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah arah pembangunan yang menempatkan kepentingan nasional sebagai orientasi utama,” tegas Haidar Alwi.
Pada titik inilah kebijakan tersebut memperoleh makna yang lebih luas daripada sekadar peningkatan penerimaan negara. Pengelolaan pertambangan merupakan bagian dari pelaksanaan mandat konstitusi, yang keberhasilannya tercermin melalui distribusi manfaat ekonomi, penguatan industri nasional, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Pasal 33 UUD 1945 Dan Arah Baru Kedaulatan Ekonomi Nasional
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penguasaan negara atas cabang produksi penting serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan strategis dalam mengatur arah pemanfaatan sumber daya alam. Karena itu, royalti, pajak, dividen, penerimaan negara bukan pajak, dan berbagai manfaat ekonomi pertambangan merupakan bagian dari instrumen untuk mewujudkan mandat tersebut.
Dimensi berikutnya adalah transformasi struktur ekonomi melalui hilirisasi. Pengolahan mineral di dalam negeri membuka peluang peningkatan nilai tambah, transfer teknologi, pengembangan industri manufaktur, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. Keterlibatan perusahaan nasional, koperasi, dan UMKM dalam rantai pasok industri juga dapat memperluas distribusi manfaat ekonomi. Bagi daerah penghasil, kontribusi pertambangan idealnya tercermin dalam kapasitas fiskal daerah, kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
