Dalam draf revisi tersebut, terdapat sejumlah klausul yang diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan persoalan sosial, termasuk isu yang oleh pengusul disebut sebagai Orientasi Penyakit Seks Menular (OPSM) serta fenomena perilaku seksual yang menjadi perhatian masyarakat.
Anggota Bapemperda DPRD Kota Depok, Denny Kartika, menyambut baik proses penyusunan revisi regulasi tersebut. Menurutnya, pengaturan yang disiapkan perlu dilakukan secara komprehensif dan bertahap, mulai dari pencegahan hingga pengawasan dan penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum.
“Di dalamnya sangat bertahap, dari mulai pencegahan dini, kemudian ada bimbingan, arahan, kemudian ada pengawasan dan juga ada sanksi,” kata Denny.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, penguatan regulasi ketahanan keluarga diperlukan untuk mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, baik di Jakarta, wilayah penyangga, maupun secara nasional.
Menurutnya, keberadaan aturan yang jelas diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperkuat fungsi keluarga, meningkatkan upaya pencegahan, serta memberikan pembinaan kepada masyarakat.
Karena itu, Denny menyatakan dukungannya agar pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tersebut dapat segera dilanjutkan hingga tahap pengesahan.
“Kami di Kota Depok dan Bapemperda sangat menyetujui hal tersebut dan ingin segera raperda ini segera diproses agar menjadi perda di kemudian hari,” ucapnya.
Ia berharap revisi regulasi tersebut dapat segera dituntaskan sehingga memiliki landasan hukum yang kuat dalam mendukung ketahanan keluarga dan penanganan berbagai persoalan sosial di Kota Depok.
