JAKARTA, Radarjakarta.id – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyampaikan apresiasi terhadap langkah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution terkait dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Departemen Ketahanan Nasional DPP KNPI, Sandri Rumanama. Menurutnya, keputusan yang diambil melalui mekanisme sidang kode etik tersebut merupakan bentuk penegakan aturan di lingkungan institusi kepolisian.
“Saya rasa tepat jika dijatuhi sanksi PTDH. Kita apresiasi langkah tersebut,” ujar Sandri Rumanama dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sandri, yang juga dikenal sebagai Founder lembaga kajian kontra narasi, menilai peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh aparat penegak hukum agar senantiasa menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum dan konstitusi.
Ia menegaskan bahwa setiap kewenangan yang melekat pada aparat penegak hukum harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan, terlebih jika bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.
Lebih lanjut, Sandri mengapresiasi kinerja tim Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menangani perkara tersebut. Tim KKEP dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Rudi Darmoko, selaku Ketua Tim. Sementara itu, Wakil Ketua Tim dijabat oleh Irjen Pol Roma Hutajulu.
Adapun anggota tim KKEP terdiri atas Irjen Pol Jayadi, Irjen Pol M. Zulkarnain, dan Irjen Pol Rahmat Setiadi.
Menurut Sandri, keterlibatan jajaran perwira tinggi Polri dalam proses penanganan perkara tersebut menunjukkan keseriusan institusi dalam menjalankan mekanisme penegakan kode etik profesi.
“Ini menjadi bukti komitmen dan keseriusan Polri dalam menyikapi persoalan ini. Kami memberikan dukungan penuh agar tim bekerja secara profesional dan proporsional,” tuturnya.
Sandri berharap, langkah penegakan kode etik tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan kasus ini sebagai evaluasi agar setiap anggota Polri senantiasa menjunjung tinggi hukum, etika profesi, dan konstitusi dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
