YOGYAKARTA, RadarJakarta.id – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meninjau Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Rabu (11/11/2026) dini hari. Kunjungan tersebut dilakukan setelah aksi demonstrasi pada Selasa (10/11/2026) malam berujung kericuhan dan penyerangan terhadap gedung DPRD DIY.
Kapolri dan Dasco tiba sekitar pukul 01.30 WIB. Dalam peninjauan tersebut, Kapolri melihat langsung kondisi di lokasi, termasuk sejumlah orang yang telah diamankan aparat. Ia juga memberikan arahan kepada jajaran Polda DIY untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai prosedur hukum.
Suyudi menegaskan, kepolisian akan mengusut pihak-pihak yang diduga sengaja membawa benda berbahaya dalam aksi tersebut, termasuk bom molotov dan senjata tajam. Polisi juga akan mendalami apakah kericuhan itu berkaitan dengan penyampaian aspirasi secara damai atau terdapat tindakan lain yang sengaja memicu kekerasan dan perusakan.
“Kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, sajam, dan sebagainya,” ujar Suyudi kepada wartawan di Kantor DPRD DIY.
Berdasarkan keterangan awal Polda DIY, situasi demonstrasi yang berlangsung sejak siang hingga sekitar pukul 19.00 WIB semula berjalan tertib dan aman. Namun, sekitar pukul 20.07 WIB, kelompok massa yang diperkirakan berjumlah 100 orang berkumpul di depan gedung DPRD dan melakukan penyerangan menggunakan petasan, molotov, serta lemparan batu. Aparat kemudian mengerahkan pasukan Brimob dan kendaraan taktis untuk mengendalikan situasi serta mendorong massa ke arah utara Malioboro.
Dalam penanganan awal, Polda DIY menyatakan telah mengamankan 94 orang yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum. Petugas turut menyita enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, dan satu bungkus gotri. Seluruh orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui peran masing-masing serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Kepolisian menyatakan penanganan kericuhan dilakukan bersama TNI dan Pemerintah Daerah DIY dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, serta ketentuan hukum. Di sisi lain, penyelidikan harus tetap menjamin bahwa masyarakat yang menyampaikan pendapat secara damai tidak disamaratakan dengan pihak yang diduga melakukan kekerasan. Prinsip praduga tak bersalah dan hak setiap orang untuk menyampaikan aspirasi di muka umum tetap harus dihormati. Pengungkapan pelaku, motif, dan rangkaian peristiwa secara transparan menjadi kunci agar penegakan hukum berjalan adil serta situasi keamanan Yogyakarta kembali kondusif.***
