JAKARTA, Radarjakarta.id – Besarnya tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menjalankan program perumahan menuntut pengawasan internal yang semakin kuat.
Menteri PKP, Maruarar Sirait meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan, bebas dari penyimpangan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Maruarar menegaskan, peningkatan target dan anggaran kementerian harus diikuti dengan sistem pengawasan yang mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting mengingat anggaran yang dikelola merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan Presiden dan DPR kepada Kementerian PKP.
“Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program Kementerian PKP berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terlebih, peningkatan target dan anggaran program perumahan merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan Presiden dan DPR yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Maruarar kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia meminta Itjen tidak hanya menjalankan pemeriksaan berdasarkan dokumen administrasi, tetapi juga memastikan kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat diketahui lebih awal dan segera ditangani.
Menurut Maruarar, pengawasan harus mengedepankan dua pendekatan, yakni pencegahan dan penindakan. Keduanya harus berjalan beriringan untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik penyalahgunaan kewenangan maupun anggaran negara.
Ia secara khusus mengingatkan jajaran Itjen untuk mengantisipasi praktik penggelembungan anggaran (mark up), perjalanan dinas fiktif, serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya di lingkungan Kementerian PKP.
“Inspektorat Jenderal harus memiliki integritas, kompetensi, dan keberanian dalam menjalankan tugas pengawasan. Jangan takut menghadapi intervensi. Pencegahan harus berjalan, tetapi apabila ditemukan pelanggaran, penindakan juga harus dilakukan secara tegas,” tegasnya.
Untuk itu, Maruarar mendorong peningkatan kapasitas auditor agar memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai terhadap seluruh program perumahan. Auditor harus mampu bekerja secara profesional, objektif, serta berani menyampaikan temuan pengawasan tanpa terpengaruh tekanan dari pihak mana pun.
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar juga mendengarkan berbagai masukan, usulan, dan pengalaman para auditor selama menjalankan tugas. Hal ini menjadi bagian dari evaluasi untuk mengetahui berbagai tantangan pengawasan sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara Itjen dan unit kerja di lingkungan Kementerian PKP. Setiap rekomendasi hasil pengawasan harus ditindaklanjuti agar permasalahan yang ditemukan dapat diselesaikan dan tidak kembali terulang.
Penguatan fungsi pengawasan internal tersebut juga ditandai dengan peresmian kantor Inspektorat Jenderal Kementerian PKP oleh Maruarar. Keberadaan kantor ini diharapkan mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara lebih optimal.
Dengan pengawasan yang semakin kuat, Kementerian PKP diharapkan mampu menjaga kepercayaan Presiden, DPR, dan masyarakat dalam menjalankan program perumahan. Setiap anggaran yang dialokasikan harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Melalui pengawasan yang kuat, profesional, dan berintegritas, Kementerian PKP berkomitmen menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap program perumahan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mewujudkan hunian layak bagi masyarakat Indonesia,” tutupnya.
