JAKARTA, RadarJakarta.id – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat mendatangi Kantor Wakil Presiden (Wapres) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Mereka menyuarakan tuntutan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka keluar dari Istana Wapres dan mengundurkan diri dari jabatannya.
Massa tiba sekitar pukul 14.12 WIB dengan berjalan kaki dan menggunakan mobil komando. Sejumlah spanduk dibentangkan di depan gerbang kantor Wapres. Selain mendesak Gibran mundur, demonstran juga menyuarakan tuntutan pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.
Aksi tersebut dipicu polemik terkait dokumen pendidikan Gibran. Para demonstran mengaitkan tuntutannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang mereka tafsirkan berkaitan dengan persoalan ijazah penyetaraan SMA Gibran. Namun, tuntutan dan penafsiran massa tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan hukum mengenai keabsahan jabatan Wakil Presiden.
“Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak mendatangi,” seru salah seorang orator dari atas mobil komando. Massa juga meminta Gibran hadir secara langsung untuk menemui mereka, bukan hanya mengutus perwakilan Istana.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, kemudian mendatangi peserta aksi. Pihak Istana menawarkan kesempatan kepada demonstran untuk masuk ke dalam kompleks dan menyampaikan aspirasi melalui dialog. Namun, tawaran tersebut ditolak karena massa menginginkan Gibran sendiri yang keluar menemui mereka.
Al Muktabar menyampaikan bahwa Gibran menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Menurutnya, gerbang Istana telah dibuka dan tempat dialog juga disiapkan agar aspirasi dapat disampaikan secara langsung. Pihak Istana menyayangkan kesempatan tersebut belum dimanfaatkan oleh massa.
Setelah menyampaikan tuntutan, massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 16.55 WIB. Aksi berlangsung dengan pengamanan aparat kepolisian dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Di sisi lain, polemik mengenai Gibran masih menjadi perhatian publik dan dinamika politik nasional. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses serta mekanisme konstitusional yang berlaku, termasuk pembahasan di DPR. ***
