JAKARTA, Radarjakarta.id – Transformasi industri pertambangan Indonesia tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah mineral melalui hilirisasi. Industri ini juga dituntut menjalankan proses produksi yang semakin memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG).
Arah transformasi tersebut menjadi salah satu isu yang diangkat dalam MediaMIND 2026, kompetisi jurnalistik yang diselenggarakan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID). Tahun ini, MediaMIND mengusung tema Dari Bumi untuk Kedaulatan Negeri dengan sejumlah subtema yang mencakup pertambangan hijau dan keberlanjutan.
Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama mengatakan, penerapan ESG menjadi bagian dari upaya perusahaan memastikan aktivitas pertambangan tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Usaha tambang yang kami lakukan itu bermanfaat. Kami tidak sekadar menambang, terus kami tinggalkan, lalu merusak ekosistem lingkungan di sekitarnya. Kami punya ESG, kami memahami bahwa kami melakukan pertambangan yang kita bilang hijau,” ujar Pria dalam Sosialisasi MediaMIND 2026 di Energy Building, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Menurut Pria, perspektif mengenai pertambangan hijau menjadi salah satu ruang pembahasan yang ingin didorong melalui MediaMIND 2026. Kompetisi tersebut diharapkan dapat memperluas pemberitaan mengenai perkembangan industri mineral sekaligus berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan prinsip keberlanjutan.
Teknologi Pengolahan Harus Diikuti Pengelolaan Lingkungan
Komitmen terhadap pertambangan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas di area tambang, tetapi juga proses pengolahan mineral. Head of Strategy and Business Development PT Vale Indonesia Tbk, Mateus Sigit Harisulistya, mengatakan aspek keberlanjutan kini semakin menentukan daya saing industri.
“Sustainability merupakan bagian dari competitiveness,” kata Sigit.
Salah satu contohnya adalah penggunaan teknologi high pressure acid leach (HPAL) untuk pengolahan bijih nikel. Teknologi tersebut memiliki emisi lebih rendah dibandingkan sistem pirometalurgi. Namun, HPAL tetap menghasilkan residu atau tailing dalam jumlah yang signifikan.
Karena itu, menurut Sigit, pembangunan fasilitas HPAL harus dirancang dengan memperhatikan standar pengelolaan lingkungan sejak tahap awal.
“Tapi dengan partner yang tepat, kemudian komitmen untuk membangun yang lebih baik, kita tekankan dengan partner kita bahwa HPAL yang kita bangun itu harus memenuhi standar internasional. Itu yang nanti akan dijalankan mulai dari fase engineering-nya sampai nanti kita membangun HPAL tersebut,” jelasnya.
