JAKARTA, Radarjakarta.id – Aktivis HAM sekaligus pengamat politik dan kebijakan publik, Cecep Handoko, S.H., yang akrab disapa Ceko, menyatakan dukungan terhadap aksi mahasiswa yang digelar pada 18 Agustus 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, dengan membawa delapan tuntutan kepada pemerintah.
Menurut Ceko, aksi mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial dan demokrasi. Masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi penonton, tetapi perlu mengawal aspirasi mahasiswa selama disampaikan secara damai, tertib, dan konstitusional.
“Saya mendukung dan mengajak masyarakat untuk mengawal aksi mahasiswa. Ini bukan semata-mata persoalan demonstrasi, tetapi momentum untuk mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan membutuhkan kontrol publik,” ujar Ceko dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Ceko menilai kondisi demokrasi saat ini menghadapi persoalan serius, salah satunya lemahnya kekuatan partai politik nonpemerintah sebagai penyeimbang kekuasaan. Dalam situasi tersebut, mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki posisi strategis untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Ia juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang menurutnya perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat, terutama program yang memiliki anggaran besar dan rentan terhadap penyimpangan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), misalnya, harus dievaluasi secara terbuka dan transparan. Pemerintah tidak cukup hanya menyatakan program tersebut berhasil, tetapi harus membuktikannya melalui data, pengawasan independen, serta keterbukaan penggunaan anggaran.
“Program pemerintah jangan dinilai sukses hanya berdasarkan klaim pemerintah. Kalau di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan, maka harus ada evaluasi. Program besar dengan anggaran besar juga harus memiliki sistem pengawasan yang kuat agar tidak menjadi ruang baru bagi praktik korupsi,” tegas Ceko.
Selain persoalan tata kelola program pemerintah, Ceko menilai kondisi ekonomi masyarakat juga perlu menjadi perhatian serius. Kenaikan harga kebutuhan pokok semakin menekan daya beli masyarakat, sementara solar sebagai salah satu BBM penting bagi kegiatan produksi dan distribusi logistik memiliki dampak langsung terhadap biaya ekonomi.
Ceko juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap harga barang, biaya produksi, dan daya beli masyarakat.
Di bidang hukum, Ceko menilai pemerintah harus memperkuat kembali komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
“Ketika masyarakat melihat hukum tajam kepada kelompok tertentu tetapi terasa tumpul terhadap kelompok lainnya, kepercayaan publik akan semakin menurun. Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, bukan kepentingan kekuasaan,” katanya.
Ceko menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi agenda serius dan tidak boleh berhenti pada slogan. Praktik korupsi yang terjadi dalam berbagai sektor harus ditindak secara transparan dan konsisten tanpa melihat latar belakang politik maupun kedekatan seseorang dengan kekuasaan.
Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti aksi untuk tetap menjaga ketertiban serta tidak terprovokasi tindakan yang dapat mengalihkan substansi perjuangan.
“Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi. Pemerintah juga harus melihat aksi mahasiswa bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alarm sosial. Dengarkan tuntutan mereka, jawab dengan kebijakan, data dan tindakan nyata,” ujar Ceko.
Menurutnya, delapan tuntutan mahasiswa pada 18 Agustus 2026 harus mendapatkan respons serius dari pemerintah dan DPR, bukan sekadar pernyataan normatif.
Ceko berharap momentum aksi tersebut dapat menjadi ruang dialog antara masyarakat sipil, mahasiswa, pemerintah dan lembaga negara untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat pemberantasan korupsi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan penegakan hukum berjalan adil.
“Demokrasi membutuhkan keberanian untuk mengkritik dan kedewasaan untuk mendengar. Pemerintah harus hadir menjawab keresahan rakyat, bukan sekadar menganggap semua program sudah berhasil,” pungkas Ceko.
