JAKARTA, Radarjakarta.id — Aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026), menjadi perhatian publik. Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menyampaikan aspirasi dengan membawa beragam tuntutan, sementara kepolisian menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas secara situasional.
Rencana aksi tersebut diperkirakan berdampak terhadap mobilitas warga, khususnya di kawasan Senayan dan sejumlah ruas jalan menuju kompleks parlemen. Ditlantas Polda Metro Jaya menyatakan arus lalu lintas Jakarta secara umum tetap berjalan normal, tetapi pengalihan kendaraan dapat dilakukan menyesuaikan kondisi lapangan.
Sejumlah Kelompok Siapkan Aksi
Aksi di depan Gedung DPR/MPR RI diikuti atau direncanakan oleh sejumlah kelompok dengan agenda berbeda. Katadata mencatat sedikitnya empat kelompok yang menyatakan akan hadir, di antaranya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Salah satu tuntutan yang mencuat adalah desakan pengesahan RUU Perampasan Aset. Massa AMPB juga membawa tuntutan terkait pemberantasan korupsi, termasuk dorongan agar koruptor mendapatkan hukuman berat.
Sementara itu, sejumlah kelompok mahasiswa dan masyarakat membawa isu yang lebih luas, mulai dari harga kebutuhan pokok, BBM, pemberantasan korupsi, hingga sejumlah kebijakan pemerintah.
Polisi Siapkan Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas
Polda Metro Jaya menyiapkan personel di sejumlah titik strategis, terutama kawasan Gedung DPR/MPR RI serta jalur strategis Jakarta. Polisi juga berkoordinasi dengan TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan petugas pengamanan dalam kompleks parlemen.
Rekayasa lalu lintas tidak diberlakukan secara otomatis di seluruh wilayah Jakarta. Pengalihan arus akan menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan. Karena itu, masyarakat yang hendak melintas di sekitar Senayan diimbau memantau kondisi lalu lintas dan menyiapkan jalur alternatif.
Polda Jabar Ingatkan Warga Tak Mudah Terprovokasi
Polda Jawa Barat turut mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap ajakan mobilisasi yang beredar melalui media sosial. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan meminta masyarakat memeriksa sumber dan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya atau mengikuti ajakan aksi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meminta warga tidak memaksakan diri berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi apabila tidak memiliki kepentingan yang jelas. Imbauan tersebut ditujukan untuk menjaga kondusivitas dan mencegah munculnya persoalan baru di tengah kegiatan unjuk rasa.
Kantor dan Aktivitas Warga Ikut Terdampak
Potensi kepadatan lalu lintas membuat sebagian aktivitas perkantoran mengambil langkah antisipasi, termasuk pengaturan kerja dari rumah bagi sebagian karyawan. Namun, kebijakan WFH atau peliburan karyawan merupakan keputusan masing-masing perusahaan dan tidak dapat digeneralisasi sebagai kebijakan seluruh kantor di Jakarta.
Bagi masyarakat yang tetap harus beraktivitas, kehati-hatian diperlukan terutama ketika melewati kawasan Senayan dan ruas jalan yang berpotensi menjadi jalur massa.
Polisi Minta Aksi Berlangsung Damai
Polda Metro Jaya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan hukum. Namun, peserta aksi diminta menjaga ketertiban, tidak merusak fasilitas publik, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh provokasi, fitnah maupun disinformasi yang beredar di media sosial.
Dengan demikian, demo 27 Agustus 2026 di DPR bukan hanya menjadi agenda penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi perhatian bagi pengguna jalan dan masyarakat yang beraktivitas di Jakarta. Situasi lalu lintas dan keamanan akan sangat bergantung pada perkembangan massa sehingga pengalihan arus dapat dilakukan secara dinamis.***
