JAKARTA – Kasus meninggalnya almarhum Yurizal Tri Chaerawan yang ramai diperbincangkan di media sosial memicu perhatian luas publik. Polemik yang berawal dari keluhan keluarga terkait dugaan pelayanan rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan itu kini berkembang menjadi diskusi mengenai kualitas layanan kesehatan, etika profesi tenaga medis, serta batasan kebebasan berekspresi di ruang digital.
Perdebatan semakin menguat setelah muncul sejumlah komentar di media sosial yang diduga berasal dari akun milik dokter maupun tenaga kesehatan (nakes). Sebagian warganet menilai komentar tersebut kurang menunjukkan empati terhadap keluarga pasien, sementara pihak lain mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum fakta terverifikasi secara menyeluruh.
Menanggapi fenomena tersebut, Pakar Hukum Prof. Henry Indraguna menilai kasus ini perlu menjadi refleksi bersama, baik bagi masyarakat maupun kalangan tenaga kesehatan. Menurutnya, media sosial memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, namun kebebasan tersebut tetap harus dijalankan secara bertanggung jawab.
Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang itu menjelaskan bahwa hak menyampaikan pendapat dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
“Kritik terhadap pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat sepanjang disampaikan secara jujur, berdasarkan pengalaman yang dialami sendiri, serta tidak mengandung fitnah maupun informasi bohong,” ujar Prof. Henry dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).
Sebagai Dewan Pengawas Badan Hukum Advokasi dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Golkar, Prof. Henry menilai kritik masyarakat terhadap layanan kesehatan sebaiknya dipandang sebagai masukan untuk perbaikan sistem dan peningkatan mutu pelayanan. Menurutnya, dialog yang terbuka dan konstruktif dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan.
Ia menegaskan bahwa dokter dan tenaga kesehatan merupakan profesi yang mengemban kepercayaan publik (public trust). Karena itu, selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, mereka juga terikat oleh kode etik profesi yang menuntut profesionalisme, penghormatan terhadap martabat pasien, perlindungan kerahasiaan medis, serta sikap empati dalam setiap bentuk komunikasi.
“Profesi tenaga kesehatan harus selalu menjunjung tinggi martabat pasien, menjaga kerahasiaan medis, mengedepankan profesionalisme, serta menunjukkan empati dalam setiap bentuk komunikasi, termasuk melalui media sosial,” katanya.
Di sisi lain, Prof. Henry juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Menurutnya, setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menggunakan media sosial sebagai sarana merendahkan, mempermalukan, atau menyerang pihak lain, terutama mereka yang sedang mengalami musibah.
Terkait aspek hukum, ia menjelaskan bahwa komentar di ruang digital yang memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dapat berpotensi diproses berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus diuji secara objektif melalui proses hukum yang berlaku.
“Tidak semua komentar yang bernada keras otomatis merupakan tindak pidana. Setiap dugaan pelanggaran harus diuji berdasarkan unsur delik, alat bukti, konteks pernyataan, serta akibat hukum yang ditimbulkan,” jelasnya.
Selain aspek pidana, Prof. Henry menilai persoalan tersebut juga dapat masuk ke ranah etik apabila terbukti dilakukan oleh tenaga kesehatan. Menurutnya, organisasi profesi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi etik apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar profesi.
“Penegakan kode etik menjadi bagian penting dalam menjaga kehormatan profesi kedokteran sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Prof. Henry juga menekankan bahwa meninggalnya seorang pasien tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang memberikan komentar di media sosial. Dalam hukum pidana, kata dia, terdapat prinsip causaliteit atau hubungan sebab akibat yang harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan alat bukti yang sah.
“Penilaian tersebut tidak boleh semata-mata didasarkan pada opini publik, melainkan harus melalui mekanisme pembuktian yang objektif sesuai hukum yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap kasus ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat budaya pelayanan kesehatan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada keselamatan serta kepentingan pasien. Media sosial, menurutnya, seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan komunikasi yang membangun, bukan ruang yang berpotensi memperkeruh suasana atau menimbulkan luka baru bagi pihak yang sedang berduka.
Dalam pandangannya, terdapat empat hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pengalaman dan keluhan secara jujur serta bertanggung jawab. Kedua, tenaga medis dan tenaga kesehatan tetap terikat pada kewajiban etik, profesional, dan hukum, termasuk saat menggunakan media sosial. Ketiga, dugaan penghinaan di ruang digital harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah. Keempat, organisasi profesi perlu menjalankan fungsi pengawasan etik guna menjaga kehormatan profesi dan kepercayaan publik.
Prof. Henry menegaskan bahwa hukum dan etika harus berjalan beriringan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat dan kehormatan profesi kesehatan.
“Hukum harus menjadi penjaga keadilan, sedangkan profesi kedokteran harus tetap menjadi penjaga kemanusiaan. Ketika hukum dan etika berjalan beriringan, kepercayaan publik akan tetap terpelihara. Sebaliknya, ketika empati hilang dari pelayanan kesehatan, maka yang terluka bukan hanya seorang pasien, melainkan juga martabat profesi itu sendiri,” pungkasnya.|Guffe*
