BOGOR, Radarjakarta.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat strategis bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor. Pertemuan yang dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, ekonom Chatib Basri, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih itu membahas penguatan ketahanan ekonomi nasional, percepatan transformasi digital pemerintahan (GovTech), hingga langkah menghadapi tantangan ekonomi global.
Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi kondisi ekonomi terkini serta penyusunan langkah-langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga membahas upaya memperkuat investasi, meningkatkan produktivitas, menjaga stabilitas fiskal, dan memperkuat daya saing nasional di tengah dinamika ekonomi dunia yang masih penuh ketidakpastian.
Salah satu agenda utama dalam pertemuan itu adalah percepatan implementasi Government Technology (GovTech) sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Sistem digital yang tengah dikembangkan pemerintah diharapkan mampu mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga sehingga proses pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
Transformasi digital tersebut juga diarahkan untuk memperkuat akurasi penyaluran berbagai program bantuan pemerintah, termasuk bantuan sosial. Melalui integrasi data nasional, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran, meminimalkan potensi duplikasi penerima, sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Selain membahas digitalisasi pemerintahan, rapat turut mengevaluasi perkembangan investasi, stabilitas sektor keuangan, prospek perdagangan, hingga strategi menghadapi tekanan eksternal akibat perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik. Pemerintah menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor penting agar setiap kebijakan ekonomi berjalan selaras dan mampu menjaga kepercayaan pelaku usaha maupun investor.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Kehadiran para pembantu presiden itu menunjukkan bahwa transformasi digital dan penguatan ekonomi menjadi agenda lintas sektor yang memerlukan sinergi antarlembaga.
Sejumlah pengamat menilai percepatan GovTech akan menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Digitalisasi layanan publik dinilai tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat transparansi, memperbaiki kualitas pengambilan kebijakan berbasis data, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.
Rapat di Hambalang menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat reformasi ekonomi dan transformasi digital sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Pemerintah berharap kebijakan yang disiapkan melalui koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang.***
