JAKARTA, Radarjakarta.id – Jagat politik dan gerakan mahasiswa nasional diguncang pengakuan mengejutkan dari Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin. Dalam forum terbuka yang videonya viral di media sosial, Abdi mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta yang disebut berkaitan dengan upaya “mengondisikan” jalannya aksi demonstrasi mahasiswa menjelang agenda unjuk rasa di kawasan Istana Negara. Pengakuan tersebut memicu gelombang kecaman sekaligus perdebatan luas mengenai independensi gerakan mahasiswa.
Kasus ini menjadi sorotan karena sebelumnya Muhammad Abdi merupakan salah satu perwakilan mahasiswa yang bertemu langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden setelah aksi demonstrasi pada 15 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan mulai dari evaluasi program pemerintah, kondisi ekonomi nasional, hingga revisi sejumlah kebijakan strategis. Saat itu, BEM FH UBK bahkan memberikan ultimatum 5×24 jam kepada pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi mereka.
Polemik pecah setelah beredar video pengakuan Abdi yang menyebut dirinya menerima dana Rp20 juta dan sebagian uang tersebut dibagikan kepada sejumlah pihak. Dalam berbagai keterangan yang beredar, muncul dugaan bahwa dana tersebut diberikan agar arah aksi mahasiswa dapat dikendalikan atau dipindahkan dari titik yang dianggap sensitif. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi yang memastikan siapa pemberi dana tersebut maupun tujuan pasti dari pemberian uang itu.
Di tengah derasnya sorotan publik, sejumlah pihak mengingatkan agar kasus ini tidak langsung digeneralisasi sebagai representasi seluruh gerakan mahasiswa. Namun demikian, pengakuan tersebut telah memicu krisis kepercayaan yang serius. Di media sosial, banyak warganet mempertanyakan apakah gerakan mahasiswa masih sepenuhnya independen atau mulai rentan terhadap intervensi kepentingan tertentu. Diskusi publik berkembang cepat dan menjadikan isu ini salah satu topik politik paling ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir.
Sementara itu, pihak kampus dan elemen mahasiswa internal UBK dilaporkan mulai mendorong investigasi serta evaluasi terhadap pengurus organisasi kemahasiswaan yang diduga terlibat. Sejumlah tuntutan internal juga bermunculan, termasuk desakan transparansi aliran dana dan pertanggungjawaban moral para pengurus yang namanya disebut dalam forum terbuka tersebut.
Di sisi lain, pertemuan mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran sebelumnya berlangsung terbuka dan difasilitasi pemerintah sebagai ruang dialog untuk menampung aspirasi publik. Gibran saat itu menyatakan akan meneruskan berbagai tuntutan mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto serta membuka ruang komunikasi lanjutan. Namun munculnya polemik dugaan aliran dana kini menggeser perhatian publik dari substansi tuntutan mahasiswa menjadi isu integritas dan independensi gerakan itu sendiri.
