JAKARTA, Radarjakarta.id – Aroma persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai terasa semakin kuat menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Di tengah menghangatnya bursa calon pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap pola menarik yang selama ini berulang dalam sejarah kepemimpinan NU: jabatan Katib Aam ternyata kerap menjadi “jalur emas” menuju posisi Ketua Umum PBNU.
Pernyataan Gus Ipul langsung memantik perhatian kalangan Nahdliyin. Sebab, jika menengok rekam jejak para pemimpin NU sebelumnya, sejumlah tokoh besar memang pernah menempati posisi Katib Aam sebelum akhirnya dipercaya memimpin PBNU. Nama-nama seperti Abdurrahman Wahid, Hasyim Muzadi, hingga Yahya Cholil Staquf menjadi bukti bahwa posisi tersebut bukan sekadar jabatan administratif, melainkan tempat lahirnya figur-figur strategis NU.
Dalam sejumlah kesempatan, Gus Ipul menyebut beberapa nama yang dinilai memiliki peluang untuk tampil dalam kontestasi Muktamar NU mendatang. Di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar yang pernah menjabat Katib Aam PBNU, serta petahana Yahya Cholil Staquf. Faktor pengalaman dan kedalaman pemahaman terhadap tradisi organisasi menjadi modal penting yang diperhitungkan banyak pihak.
Meski demikian, peta kekuatan menuju Muktamar ke-35 masih sangat cair. Sejumlah tokoh nasional, ulama senior, hingga figur yang memiliki basis kuat di daerah disebut-sebut berpotensi masuk gelanggang perebutan kursi Ketua Umum PBNU. Nama-nama seperti Muhammad Nuh, Muhaimin Iskandar, dan beberapa tokoh Nahdlatul Ulama lainnya mulai menjadi bahan perbincangan di berbagai forum internal NU.
Pengamat menilai, Muktamar ke-35 bukan sekadar ajang memilih ketua umum baru. Forum tertinggi NU itu juga akan menentukan arah organisasi menghadapi tantangan kebangsaan, digitalisasi dakwah, penguatan pendidikan pesantren, hingga peran strategis NU di tingkat global. Karena itu, figur yang terpilih nantinya dituntut tidak hanya memiliki legitimasi kultural, tetapi juga kapasitas kepemimpinan yang mampu menjawab perubahan zaman.
Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, dinamika politik organisasi diperkirakan akan terus bergerak. Namun satu hal yang kini menjadi perhatian publik Nahdliyin adalah fakta sejarah yang sulit diabaikan: siapa pun yang pernah menempati kursi Katib Aam selalu memiliki peluang lebih besar untuk menapaki tangga tertinggi kepemimpinan PBNU. Dan jika pola itu kembali terulang, Muktamar NU ke-35 berpotensi melahirkan babak baru kepemimpinan dari lingkaran yang sudah lama mengakar di tubuh organisasi.
