JAKARTA, Radarjakarta.id – Menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialisme (PERISAI) menggelar konferensi pers bertajuk “Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran” di Sekretariat DPC GMNI Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).
Dalam konferensi pers tersebut, PERISAI menyerukan konsolidasi nasional guna melawan berbagai bentuk penjajahan modern serta kebijakan pemerintah yang dinilai mengancam kedaulatan rakyat dan negara.
Aliansi PERISAI menilai kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan yang utuh.
Mereka menyoroti kebijakan fiskal dan moneter pemerintah yang dianggap memperburuk krisis ekonomi rakyat, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah juga dinilai terlalu tunduk pada kepentingan geopolitik asing melalui berbagai kesepakatan ekonomi internasional.
“Kita sedang menyaksikan bagaimana kedaulatan negara digadaikan melalui kesepakatan dagang yang eksploitatif, sementara hak-hak demokratis rakyat di dalam negeri terus direpresi,” ujar perwakilan Aliansi PERISAI dalam konferensi pers tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, PERISAI menyampaikan delapan tuntutan utama kepada pemerintah, yakni:
1. Menolak segala bentuk imperialisme, perang, penjajahan, maupun praktik eksploitasi sumber daya alam oleh kekuatan global terhadap negara-negara berdaulat.
2. Menolak kesepakatan Alliance for Rebuilding Trade (ART) yang dinilai menggadaikan kedaulatan nasional kepada kepentingan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.
3. Menolak skema Balance of Payments (BOP) yang disebut mendukung perang dan pendudukan imperialis AS, khususnya terhadap rakyat Palestina.
4. Mendesak DPR RI menggunakan Hak Interpelasi untuk memanggil Presiden dan membatalkan kesepakatan dagang ART yang dianggap merugikan negara.
5. Menuntut penghentian kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran yang dinilai berpihak pada kepentingan asing dan merugikan rakyat.
6. Menolak keterlibatan TNI dan aparat keamanan dalam ranah sipil, pendidikan, bisnis, serta monopoli tanah.
7. Mendesak pemerintah segera memperbaiki kebijakan fiskal dan moneter guna mengatasi krisis multidimensi dan melemahnya rupiah.
8. Menuntut dibukanya ruang demokrasi dengan menghentikan tindakan represif, pembubaran diskusi, pemutaran film bersama (nobar), serta berbagai tindakan yang dinilai membatasi kebebasan sipil masyarakat.
Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, Aliansi PERISAI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari buruh, petani, mahasiswa, hingga kaum miskin kota, untuk bersatu dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi, politik, dan hukum Indonesia.
