WASHINGTON DC, Radarjakarta.id – Situasi di kawasan Timur Tengah kembali berada di titik panas setelah Amerika Serikat mengumumkan operasi militer besar yang menargetkan armada Iran di perairan strategis Selat Hormuz. Washington mengklaim langkah tersebut dilakukan untuk merespons ancaman terhadap jalur pelayaran internasional yang semakin meningkat.
Militer AS menyatakan telah menghancurkan sedikitnya enam hingga tujuh kapal kecil milik Iran dalam operasi gabungan yang melibatkan helikopter tempur Apache dan Seahawk. Selain itu, AS juga mengklaim berhasil menggagalkan serangan rudal dan drone yang diarahkan ke kapal perang maupun kapal dagang di kawasan tersebut.
Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, menegaskan bahwa tindakan tegas ini diambil setelah adanya laporan serangan terhadap kapal-kapal yang melintas, termasuk kapal komersial asal Korea Selatan dalam misi yang disebut “Project Freedom”. Ia juga mengklaim tidak ada kerusakan berarti pada armada AS selain insiden pada kapal tersebut.
Komando Pusat AS (CENTCOM) melalui Laksamana Bradley Cooper menambahkan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya pengamanan pelayaran internasional, dengan dukungan kekuatan militer besar termasuk kapal perusak, pesawat tempur, drone, dan ribuan personel. Meski demikian, pihak militer AS mengakui bahwa Iran masih memiliki kemampuan operasional melalui kapal-kapal kecil di kawasan selat.
Di tengah eskalasi ketegangan, Trump juga melontarkan peringatan keras kepada Iran agar tidak menyasar kapal Amerika Serikat, bahkan mengancam akan memberikan respons militer yang lebih besar jika serangan terus berlanjut. Namun di sisi lain, ia menyebut adanya perubahan sikap dari pihak Iran dalam jalur negosiasi yang dinilai mulai melunak.
Sementara itu, situasi semakin kabur dengan beredarnya informasi simpang siur terkait ancaman militer Iran yang kemudian dibantah sebagai akun palsu oleh media semi-resmi Teheran. Di saat bersamaan, negosiasi damai antara Iran dan Amerika Serikat dilaporkan masih terhenti, meski kedua pihak menyatakan masih membuka peluang diplomasi di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.***
