ROKAN HILIR, Radarjakarta.id – Polemik mencuat terkait pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat di Aula Lantai 4 Kantor BPKAD Rohil, Jalan Merdeka, Bagansiapiapi, pada Selasa (21/4/2026), yang menuai kontroversi di media sosial (medsos).
Dalam video yang viral di medsos Wakil Bupati Jhony Charles menyatakan tidak menerima undangan resmi, sementara pihak aktivis membantah dan menyebut undangan telah disampaikan.
Dalam unggahan video tersebut telihat jelas keterangan dari Jhony Charles yang menegaskan bahwa dirinya tidak hadir bukan karena mengabaikan tugas, melainkan karena tidak adanya undangan yang diterima.
Ia mengaku telah melakukan pengecekan langsung, baik di lapangan maupun melalui bagian protokol.
“Saya sudah cek langsung, termasuk ke protokol. Tidak ada undangan yang masuk atas nama saya. Kalau ada, tentu saya hadir,” ujarnya sambil menunjukkan ponselnya.
Namun, tidak jelas kapan dan dimana video tersebut di buat.
Netizen menilai pelantikan pejabat merupakan agenda strategis yang seharusnya melibatkan seluruh unsur pimpinan daerah.
Ketidakhadiran wakil bupati, berpotensi mencerminkan adanya persoalan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya terkait koordinasi dan transparansi.
Ketua Gerakan Aktivis Muda Rohil, Julfan A. Dahlan pun angkat bicara. Ia menyebut informasi yang berkembang di media sosial terkait tidak adanya undangan kepada Wakil Bupati tidak sesuai fakta.
Julfan menjelaskan, berdasarkan konfirmasi kepada Sekretaris Daerah Rohil, Fauji Effrizal, undangan telah disampaikan kepada pimpinan daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati, melalui pesan WhatsApp sebagai bagian dari komunikasi resmi.
“Pernyataan bahwa Wakil Bupati tidak diundang adalah keliru dan tidak berdasar. Informasi yang beredar itu tidak benar atau hoaks,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa penyebaran informasi tanpa verifikasi berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat serta dapat mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Menanggapi situasi ini, sejumlah pihak mendorong agar dilakukan klarifikasi terbuka dari seluruh pihak terkait guna memastikan duduk persoalan secara utuh. Transparansi dan komunikasi yang baik dinilai menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan serta stabilitas pemerintahan di Rokan Hilir.
Dengan adanya perbedaan pernyataan ini, publik diharapkan tetap menunggu penjelasan resmi lebih lanjut serta tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta terungkap secara jelas.|Santi Sinaga*
