JAKARTA, Radarjakarta.id – Pemerhati intelijen dan militer Sri Radjasa Chandra menyarankan supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) divakumkan.
Hal ini disampaikan Sri Radjasa dalam diskusi bertajuk “KPK Dilemahkan: Siapa Diuntungkan, Siapa Dikorbankan?” yang berlangsung di di Wilasa Modern Resto & Barber, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
“Vakumkan saja KPK. Selesaikan perkara yang masih berjalan, tapi jangan lagi menangani kasus baru,” kata Sri dalam acara yang diselenggarakan Forum Jurnalis Merdeka (FJM) tersebut.
Sri menilai langkah lembaga antirasuah itu tidak lagi punya arah yang jelas. Menurutnya, KPK antusias kalau menjerat jaksa dan hakim tetapi sama sekali tidak bernyali terhadap polisi. “Ini tanda tanya besar. Makanya saya bilang, KPK itu Katanya Pemberantasan Korupsi,” ujar dia.
Sri Radjasa mengingatkan bahwa KPK dibentuk pada 2002 untuk menjawab lemahnya penegakan hukum akibat praktik korupsi di internal aparat. Dukungan luas masyarakat pun membuat para pejabat korup kelojotan.
Hal itu berubah setelah revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang digagas pemerintahan Joko Widodo dan DPR. Revisi UU KPK yang dipaksakan itu praktis membuat kewenangan dan independensi KPK menurun.
Situasi semakin runyam setelah invisible hand penyokong revisi berhasil mendudukkan Firli Bahuri sebagai ketua KPK. Kepemimpinan Firli Bahuri yang banyak diwarnai pelanggaran etik meninggalkan legasi berupa Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).
“Sebelumnya tidak ada SP3. Ini mengubah arah penanganan perkara,” ujarnya. Rusaknya ekosistem ekosistem pemberantasan korupsi dan berdampak pada penurunan indeks persepsi korupsi.
Apa yang disampaikan Sri Rajasa diamini Ekonom Anthony Budiawan. Dalam forum yang sama, Anthony mengungkapkan banyak pelaku ekonomi melihat KPK telah melampaui batas fungsi awalnya. Praktik penindakan yang dominan berupa penangkapan memunculkan desakan pembubaran lembaga tersebut.
Anthony mengaitkan perubahan arah KPK dengan dinamika politik dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merujuk pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo di media massa terkait permintaan penghentian kasus korupsi Setya Novanto.
“Jadi memang benar pelemahan KPK itu dilakukan Jokowi. Tetapi ingat Jokowi itu cuma operator. Ada kepentingan lebih besar lagi di belakang dia yang mengambil keuntungan dari lemahnya KPK,” katanya.
Menurut Anthony, pelemahan KPK berdampak pada kepastian hukum dan iklim investasi. Pelaku usaha disebut menghadapi ketidakpastian karena khawatir dikriminalisasi, sehingga menyulitkan peningkatan investasi.
“Tidak ada negara dengan indeks persepsi korupsi rendah mencatatkan investasi besar. Investor pada takut,” kata Anthony.
