Oleh: R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
Setiap tahun pemerintah menyampaikan keyakinan bahwa APBN cukup tangguh menghadapi gejolak global. Narasi ini selalu diiringi dengan penjelasan tentang fundamental ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang terjaga, dan pengalaman pemerintah dalam menghadapi berbagai krisis.
Namun di balik klaim ketangguhan tersebut, terdapat satu komponen penting yang sering luput dari perhatian publik: asumsi harga minyak dalam APBN.
Asumsi ini dikenal sebagai Indonesian Crude Price (ICP). Di atas kertas, angka ICP hanyalah salah satu parameter makro dalam penyusunan anggaran negara. Tetapi dalam praktiknya, ICP memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas fiskal Indonesia.
Ketika harga minyak meleset jauh dari asumsi APBN, efeknya dapat menjalar ke subsidi energi, defisit anggaran, hingga ruang belanja negara.
Masalahnya, asumsi harga minyak dalam APBN sering kali terlihat terlalu optimis. Ketika anggaran disusun, harga minyak diasumsikan berada pada level yang relatif moderat.
Asumsi ini mungkin masih masuk akal dalam kondisi ekonomi global yang stabil. Namun dunia energi saat ini tidak lagi bergerak dalam pola yang stabil dan dapat diprediksi.
Pasar minyak global semakin ditentukan oleh geopolitik. Konflik di Timur Tengah, ketegangan di kawasan Teluk Persia, hingga persaingan antarnegara produsen energi dapat mengubah harga minyak secara drastis dalam waktu singkat.
Dalam kondisi seperti ini, model ekonomi yang digunakan untuk memproyeksikan harga minyak sering kali tertinggal dari realitas yang bergerak jauh lebih cepat.
Di sinilah masalahnya. Ketika asumsi harga minyak dalam APBN terlalu rendah, tekanan fiskal sebenarnya tidak hilang—tapi hanya tertunda. Pada awal tahun anggaran, subsidi energi terlihat terkendali karena dihitung berdasarkan harga minyak yang lebih rendah.
Tetapi ketika harga minyak global melonjak, selisih harga tersebut harus ditanggung oleh negara melalui subsidi dan kompensasi energi yang semakin besar.
Akibatnya, APBN yang terlihat stabil di awal tahun dapat berubah menjadi jauh lebih rapuh ketika realitas pasar energi mulai menyimpang dari asumsi yang digunakan dalam anggaran.
Pemerintah kemudian terpaksa melakukan berbagai penyesuaian: menambah subsidi, mengalihkan anggaran dari sektor lain, atau bahkan mempertimbangkan kenaikan harga BBM.
Situasi ini menunjukkan bahwa stabilitas fiskal Indonesia sangat sensitif terhadap harga energi global. Ironisnya, kerentanan tersebut sering kali tersembunyi di balik angka-angka asumsi makro yang terlihat meyakinkan.
Persoalan ini menjadi semakin serius karena struktur energi Indonesia sendiri masih rapuh. Produksi minyak domestik terus menurun, sementara kebutuhan energi nasional terus meningkat.
Akibatnya Indonesia tetap harus mengimpor minyak mentah dan produk BBM dalam jumlah besar. Setiap lonjakan harga minyak dunia hampir pasti akan meningkatkan tekanan terhadap APBN.
Artinya, masalah yang dihadapi Indonesia bukan sekadar fluktuasi harga minyak, tetapi ketergantungan struktural terhadap impor energi. Selama ketergantungan ini belum berkurang secara signifikan, setiap gejolak di kawasan penghasil minyak dunia akan selalu berpotensi menjadi krisis fiskal di dalam negeri.
Karena itu, perdebatan tentang asumsi ICP dalam APBN seharusnya tidak dipandang sebagai perdebatan teknis semata. Ia mencerminkan bagaimana pemerintah memandang risiko energi global.
Apakah APBN disusun dengan pendekatan kehati-hatian yang realistis, atau justru dengan optimisme yang terlalu percaya diri terhadap stabilitas pasar energi.
Ketangguhan fiskal tidak diukur dari seberapa optimis asumsi yang digunakan dalam anggaran negara, melainkan diukur dari seberapa siap sebuah negara menghadapi skenario terburuk.
Dalam dunia energi yang semakin dipengaruhi oleh konflik geopolitik, asumsi harga minyak yang terlalu optimis justru dapat menjadi titik lemah terbesar dalam perencanaan anggaran.
Jika harga minyak dunia terus bergerak jauh di atas asumsi APBN, maka ketangguhan yang selama ini diklaim bisa berubah menjadi sekadar ilusi stabilitas.
APBN mungkin masih mampu menahan tekanan dalam jangka pendek, tetapi tanpa perubahan pendekatan yang lebih realistis terhadap risiko energi global, tekanan fiskal tersebut pada akhirnya hanya akan menumpuk dan muncul dalam bentuk yang jauh lebih sulit dikendalikan.
