JAKARTA, Radarjakarta.id-Pemerintah mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul.
Dalam Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (3/3/2026), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa MBG tidak sekadar intervensi gizi, melainkan instrumen penguatan pendidikan karakter siswa.
Menurut Mendikdasmen, MBG terintegrasi dalam gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH), yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. “MBG adalah bagian tak terpisahkan dari pendidikan karakter. Anak belajar disiplin, kebersamaan, dan pola hidup sehat sejak dini,” ujar Abdul Mu’ti.
Secara nasional, program ini telah menjangkau 49,6 juta murid atau 93 persen dari total 53,4 juta siswa di seluruh Indonesia. Implementasinya mencakup 288.845 sekolah atau 66,5 persen satuan pendidikan.
Pemerintah juga mendistribusikan modul edukasi dan pedoman pelaksanaan yang terintegrasi dengan penguatan karakter ke seluruh sekolah.
Hasil riset kolaboratif dengan LabSosio UI menunjukkan MBG meningkatkan motivasi belajar siswa, menghadirkan pengalaman makan bersama yang menyenangkan, serta membuka akses pangan bergizi bagi murid dari kelompok sosial ekonomi rendah. “Kami melihat dampak positif terhadap semangat belajar dan suasana kebersamaan siswa,” jelasnya.
Untuk memperluas dampak, anggaran pendidikan 2026 diproyeksikan meningkat di atas Rp100 triliun. Dana tersebut diarahkan pada revitalisasi sekitar 70 ribu sekolah serta penguatan digitalisasi pembelajaran melalui Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP).
Langkah ini menegaskan pendekatan holistik pemerintah: memperbaiki asupan gizi sekaligus meningkatkan kualitas sarana dan proses pembelajaran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti hubungan langsung antara kecukupan gizi dan kecerdasan anak. “SDM unggul ditentukan oleh asupan yang cukup. Sebagus apa pun sekolahnya, jika anak kekurangan gizi atau mengalami stunting, kemampuan kognitifnya akan terdampak,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika 82,9 juta penerima manfaat mengonsumsi satu butir telur per hari, dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui peningkatan permintaan protein hewani.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan MBG sebagai bagian dari perlindungan anak berbasis komunitas. “Anak adalah subjek pembangunan. Kami memastikan perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi penggerak melalui pelibatan di dapur MBG dan UMKM lokal,” tegasnya.
Sinergi dilakukan melalui Ruang Bersama Indonesia, Forum Anak di 34 provinsi yang mencakup sekitar 13 ribu desa/kelurahan, serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).
Dukungan pasokan protein diperkuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, menyatakan UMKM binaan KKP telah melayani 128 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 15 provinsi dengan pasokan ikan tuna, lele, nila, dan patin. “Kami mendekatkan sentra produksi ikan dengan SPPG melalui pembangunan Seribu Kampung Nelayan Merah Putih,” ujarnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memaparkan dampak ekonomi program di Jawa Tengah. Hingga kini, 3.826 SPPG telah beroperasi dengan nilai perputaran uang mencapai Rp6 triliun. “Setiap SPPG menerima Rp1 miliar per bulan, dan 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku dari petani dan UMKM lokal. Ini suntikan ekonomi langsung ke desa,” jelas Dadan.
Program tersebut melibatkan 152.593 relawan, 12.598 pemasok, serta 1.837 koperasi. Pemerintah juga melakukan penyisiran data untuk menjangkau santri pesantren salafiyah, ibu hamil, dan balita yang belum memiliki NIK.
Menutup keterangannya, Mendikdasmen menegaskan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan MBG. “Jika ada kendala, kami perbaiki. Target kami jelas: 100 persen anak Indonesia mendapatkan hak gizi yang layak sekaligus pendidikan karakter yang kuat,” pungkas Abdul Mu’ti.
Dengan pendekatan lintas sektor—pendidikan, pangan, kelautan, pemberdayaan perempuan, hingga penguatan ekonomi desa—MBG diproyeksikan menjadi fondasi strategis menuju Indonesia Emas 2045: generasi sehat, cerdas, dan berkarakter.
