JAKARTA, Radarjakarta.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta menilai ukuran kemiskinan yang digunakan pemerintah saat ini belum menggambarkan kondisi riil kehidupan masyarakat.
Perbedaan mencolok dengan standar internasional disebut membuat jutaan warga yang hidup dalam kondisi rentan tidak tercatat sebagai miskin secara administratif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan nasional berada di angka Rp641.443 per kapita per bulan atau sekitar Rp21.381 per hari, dengan jumlah penduduk miskin tercatat 23,36 juta jiwa (8,25 persen).
Di sisi lain, standar yang digunakan Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah berada pada kisaran Rp50.000 hingga Rp111.882 per hari. Jika menggunakan pendekatan tersebut, jumlah masyarakat yang tergolong miskin dan rentan di Indonesia dinilai dapat mencapai sekitar 60–68 persen dari total populasi.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se atau yang akrab dipanggil Bung Dendy menyatakan bahwa rendahnya garis kemiskinan berdampak pada tidak terlihatnya kondisi ekonomi kelompok masyarakat yang sebenarnya berada dalam tekanan.
“Angka kemiskinan terlihat turun, tetapi daya beli rakyat melemah. Banyak yang tidak miskin secara data, namun hidup dalam kekurangan secara nyata,” ujar Dendy.
Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Hidup Layak
DPD GMNI DKI Jakarta memaparkan bahwa kebutuhan konsumsi makanan bergizi dengan asumsi Rp45.000 per hari setara dengan Rp1,35 juta per bulan. Nilai ini sudah melampaui garis kemiskinan nasional.
Dengan demikian, angka Rp641.443 per bulan disebut hanya mampu memenuhi kebutuhan makan selama sekitar 13 hari, tanpa memperhitungkan kebutuhan dasar lain seperti biaya tempat tinggal, listrik dan air, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan energi rumah tangga.
Kenaikan harga bahan pokok dalam beberapa waktu terakhir juga disebut semakin menekan pengeluaran masyarakat.
Akar Persoalan yang Bersifat Struktural
DPD GMNI DKI Jakarta menilai persoalan kemiskinan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.
Dari sisi kebijakan, garis kemiskinan dinilai terlalu rendah dan perlindungan sosial belum menjangkau seluruh kelompok rentan.
Dari sisi ekonomi, upah pekerja disebut belum memenuhi standar hidup layak, sementara ketimpangan penguasaan aset masih tinggi. Tekanan pasar terlihat dari kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak diikuti peningkatan pendapatan.
Di sektor ketenagakerjaan, dominasi pekerjaan informal membuat banyak pekerja tidak memiliki jaminan sosial yang memadai.
Sementara dalam pendataan, pendekatan yang digunakan dinilai belum mampu menangkap kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tetapi sangat rentan jatuh miskin.
