JAKARTA, Radarjakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menantang para “pengusaha rakus” yang diduga terbiasa menyuap pejabat dan mengabaikan kedaulatan negara untuk mencoba praktik tersebut di bawah pemerintahannya.
“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausaha ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prabowo saat berpidato di World Economic Forum di Swiss, Kamis (22/1/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai menggelar operasi besar-besaran untuk menutup 1.000 tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) serta memutus jalur penyelundupan yang selama ini merugikan negara.
Prabowo menegaskan, sekitar 80 persen hasil tambang timah di Babel diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai modus, mulai dari perahu kecil hingga kapal penumpang. Operasi penertiban dimulai sejak 1 September 2025 dan dilakukan secara terpadu di darat maupun laut.
“Sekarang ditutup semua. Tidak ada lagi yang bisa keluar, bahkan sampan sekalipun,” kata Prabowo saat menyampaikan pidatonya.
Presiden menyebutkan, dari operasi penutupan tambang ilegal tersebut, negara diperkirakan terselamatkan dari potensi kerugian hingga Rp22 triliun pada periode September–Desember 2025. Jika dilanjutkan secara konsisten, nilai penyelamatan keuangan negara pada 2026 diperkirakan mencapai Rp45 triliun.
Selain penyelundupan timah, Prabowo juga menyoroti limbah tambang timah yang selama ini dianggap tidak bernilai. Menurutnya, limbah tersebut justru mengandung mineral tanah jarang (rare earth) yang bernilai strategis dan sangat dibutuhkan industri global.
Untuk mengamankan potensi tersebut, Presiden memerintahkan Bea Cukai merekrut ahli kimia guna mengidentifikasi kandungan mineral bernilai tinggi agar tidak kembali bocor ke luar negeri.
Prabowo menegaskan, penertiban tidak hanya menyasar tambang timah, tetapi juga tambang ilegal nikel, batu bara, dan bauksit yang dinilai merusak lingkungan serta menggerogoti penerimaan negara.
Keseriusan pemerintah terlihat dari langkah Presiden yang sebelumnya memanggil jajaran menteri, Kapolri, Panglima TNI, dan kepala lembaga ke kediamannya di Hambalang untuk membahas penertiban tambang ilegal dan kawasan hutan.
Presiden optimistis, penutupan tambang ilegal akan menutup kebocoran keuangan negara dan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.
“Jika ini kita tegakkan, negara akan jauh lebih kuat dan makmur,” tegas Prabowo.***
