JAKARTA, Radarjakarta.id – Penghentian penyidikan atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman, dinilai sebagai hal yang wajar dalam proses penegakan hukum.
Penilaian tersebut disampaikan oleh Hasanuddin, perwakilan SIAGA 98, menanggapi keputusan KPK menghentikan perkara tersebut. Menurutnya, penerbitan SP3 memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dilakukan secara sembarangan.
“Penghentian penyidikan merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah, dengan pertimbangan kecukupan alat bukti, kemungkinan daluwarsa penyidikan, serta melalui proses gelar perkara yang memadai di internal KPK,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Ia menegaskan, keputusan SP3 bukan merupakan kebijakan institusional KPK, melainkan keputusan hukum yang diambil oleh tim penyidik bersama tim lain di Kedeputian Penindakan, dengan prosedur yang ketat dan berlapis.
“Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak dapat dipandang sebagai hasil intervensi pihak mana pun,” ujarnya.
Hasanuddin menyatakan SIAGA 98 percaya bahwa KPK telah menjalankan seluruh prosedur yang berlaku sebelum menerbitkan SP3 dalam perkara tersebut. Namun demikian, ia membuka ruang hukum bagi pihak lain yang memiliki bukti baru.
“Jika terdapat pihak di luar KPK yang memiliki bukti cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, maka bukti tersebut dapat diserahkan kepada KPK agar perkara dapat dibuka kembali,” jelasnya.
Menurutnya, selama belum ditemukan novum atau bukti baru yang signifikan, keputusan penghentian penyidikan patut dihormati sebagai bagian dari supremasi hukum.
“Sampai dengan belum adanya temuan baru, kita harus menghormati keputusan para penyidik dan tim di Kedeputian Penindakan KPK yang menyatakan penyidikan tidak dapat dilanjutkan,” pungkas Hasanuddin.|Bemby
