Mahasiswa Minta Pemerintah Serius Menjawab Tuntutan
Ketua GMNI Jakarta Timur sekaligus Jenderal Lapangan Aliansi Cipayung Merdeka, Jansen Henry Kurniawan menyampaikan bahwa Tuntutan 08 merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa sekaligus kritik konstruktif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi massa Aliansi Cipayung Merdeka pada 14 Agustus 2026 di kawasan Silang Monas Selatan, Jakarta, yang berada di sekitar kawasan Istana Negara.
Jansen menegaskan bahwa momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa.
“Tuntutan 08 ini adalah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap bangsa Indonesia, terutama bentuk kritik yang membangun terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Jansen Henry Kurniawan.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan perhatian serius terhadap tuntutan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah kepada rakyat.
“Dalam peringatan hari kemerdekaan ini, kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan Tuntutan 08 secara serius dan bersungguh-sungguh sebagai komitmen pemerintah terhadap rakyatnya,” kata Jansen.
Menurut Jansen, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga semangat perjuangan kemerdekaan dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ia menambahkan, apabila tuntutan tersebut tidak segera mendapatkan penyelesaian, pihaknya memperingatkan bahwa masyarakat dapat kembali menyampaikan aspirasi melalui aksi-aksi massa.
“Apabila Tuntutan 08 ini tidak segera diselesaikan, maka jangan salahkan rakyat akan bereaksi, bahkan menggeruduk Istana Negara maupun gedung parlemen sebagai bentuk tanggung jawab moral pewaris api kemerdekaan Indonesia,” tegas Jansen.
Momentum 81 tahun kemerdekaan, dengan demikian, tidak hanya menjadi ruang untuk mengenang perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tetap berjalan dalam koridor konstitusi, demokrasi, supremasi hukum, dan kepentingan rakyat.
